ROKAN HULU, Garda45.com – Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, diduga mengalami ketidaktepatan sasaran yang merugikan warga yang seharusnya memperoleh bantuan. Senin (5/2/24).
Pasalnya, warga yang secara layak dinilai kurang mampu untuk menerima PKH disayangkan tidak mendapatkannya.
Menariknya, dalam penelusuran media ini, beberapa warga dengan lahan sawit pribadi, pendapatan puluhan juta rupiah, mobil mewah, dan rumah mewah justru menjadi penerima bantuan PKH. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi?
Salah seorang warga, yang enggan disebutkan namanya dalam pemberitaan ini, mengeluhkan kondisi bantuan PKH di Desa Pagaran Tapah. Ia mengungkap bahwa bantuan PKH diduga telah dicabut oleh Kementerian Dinas Sosial sekitar lima bulan yang lalu. Alasannya, anaknya sudah bekerja sebagai karyawan Indomaret.
“Semenjak PKH dicabut, biaya sekolah terlantar, dan kebutuhan lainnya sulit terpenuhi. Saya memiliki tiga anak yang masih sekolah, dua di SMP dan satu di SMA. Saya tidak memiliki penghasilan, suami saya meninggal 10 tahun lalu, dan saya sedang mengalami sakit ringan. Tidak hanya PKH, BPJS juga diduga dicabut oleh Kementerian Dinas Sosial,” ungkapnya.
Warga Desa Pagaran Tapah ini berharap pemerintah pusat turun langsung untuk meninjau kondisi bantuan PKH di wilayah mereka. Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga warga lain yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini.
Bantuan PKH yang tidak tepat sasaran membuat warga yang tidak disebutkan namanya mengetahui bahwa penerima bantuan adalah yang memiliki lahan pola KKPA, pendapatan sawit puluhan juta per bulan, serta kepemilikan mobil dan rumah mewah.
Konfirmasi kepada Kepala Desa Pagaran Tapah, Asmisar, oleh media ini pada Senin (5/2/24) belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini dimuat.
Bantuan yang seharusnya menjadi penopang bagi keluarga kurang mampu di Desa Pagaran Tapah tampaknya memerlukan kajian lebih lanjut. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi ketidaksesuaian ini demi kesejahteraan bersama.
Reporter: KIKI.
