SIAK, Garda45.com – Wakil Bupati Siak Syamsurizal menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memprioritaskan percepatan realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun anggaran 2025, terutama pada belanja wajib seperti gaji, tunjangan kinerja (TPP), serta kebutuhan operasional dasar.
Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga September 2025. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025), dihadiri seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Siak.
Dalam arahannya, Wabup Syamsurizal memaparkan bahwa realisasi fisik hingga September tercatat sebesar 62,16 persen, sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 43,34 persen. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan adanya ketimpangan antara progres kegiatan dan pencairan anggaran.
“Kami memahami banyak OPD masih menunggu dana masuk. Namun yang jelas, belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus disiapkan dan diprioritaskan terlebih dahulu agar penyerapan anggaran meningkat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang semula dijadwalkan pada 25 Oktober bergeser ke tanggal 31 Oktober dan baru dapat diproses sekitar 3 November mendatang.
“Bulan ini cukup besar, sekitar Rp100 miliar lebih. Sebelumnya hanya Rp53 miliar. Tapi dari perhitungannya masih ada sebagian yang belum tercover untuk pembayaran di beberapa OPD,” terangnya.
Syamsurizal meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) segera memproses pembayaran kegiatan prioritas, terutama TPP, gaji bulan November, serta kebutuhan operasional seperti listrik, air, dan bahan kimia di dinas teknis.
“Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak Raja Indoor Parlindungan Siregar menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih perlu penyesuaian dan kehati-hatian. BKD terus menghitung antara kebutuhan daerah dan potensi pendapatan hingga akhir tahun agar pengelolaan keuangan tetap terkendali.
“Beberapa belanja mungkin mengalami kendala di akhir tahun, tergantung apakah provinsi dan pusat menyalurkan dana tunda salur. Kalau terealisasi, Alhamdulillah bisa teratasi, tapi kalau belum, kita harus berhitung kembali,” jelasnya.
BKD juga meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, khususnya untuk belanja wajib seperti gaji dan TPP hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan diminta segera disampaikan.
“Data kegiatan atau belanja modal berkontrak penting untuk menghitung kemampuan pembayaran hingga akhir tahun,” tambahnya.
Inspektur Kabupaten Siak, Faly Wurendarasto, yang bertindak sebagai moderator, menilai rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi setiap OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala pelaksanaan program.
“Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama: realisasi fisik dan keuangan, serta kendalanya. Kalau fisiknya rendah, apa sebabnya. Kalau keuangannya lambat, di mana hambatannya. Dari situ kita tahu langkah perbaikan yang tepat,” ujarnya.
Dari hasil laporan sementara, beberapa OPD menunjukkan kinerja positif, di antaranya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) dengan realisasi fisik 99,06 persen dan keuangan 88,15 persen.
“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran,” pungkasnya. *
Komentar