LAMONGAN | Garda45.com – Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati atau yang akrab disapa Ning Erna, kembali turun langsung ke daerah pemilihan dalam agenda reses masa sidang III tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar pada Minggu (9/11/2025) di Dusun Tarik, Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, dan dihadiri masyarakat dari berbagai desa sekitar.
Dalam suasana akrab dan penuh makna, Ning Erna mendengarkan satu per satu aspirasi warga. Sejumlah persoalan klasik di wilayah pedesaan muncul sebagai keluhan utama — mulai dari pemutusan kepesertaan BPJS KIS/JKN dan bansos yang tidak tepat sasaran akibat penerapan data DT-SEN, hingga kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan dusun, jembatan, saluran air, dan tembok penahan tanah (TPT).
Selain itu, banjir yang kerap merendam lahan pertanian di wilayah perbatasan Kecamatan Kedungpring dan Modo, tepatnya di Desa Gunungrejo, Keradenan, Mojodadi, dan Tlebung, juga menjadi perhatian warga.
Aspirasi lain datang dari para orang tua dan tokoh pendidikan yang berharap adanya program beasiswa bagi siswa tidak mampu, serta rehabilitasi tempat ibadah dan Pustu Gunungrejo yang kondisinya kini memprihatinkan.
“Sudah hampir bertahun-tahun Pustu di Gunungrejo tidak bisa digunakan. Pelayanan kesehatan sementara dilakukan di balai desa. Kami berharap ada tindak lanjut dari pemerintah,” ujar Suparmi, salah satu warga setempat.
Menanggapi hal itu, Ning Erna menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti secara resmi sesuai bidang kerja dewan. Ia juga menegaskan dirinya terbuka membantu pengurusan masalah sosial mendesak, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
“Jika ada warga yang membutuhkan bantuan seperti BPJS KIS terputus, bansos berhenti, atau belum masuk PBI, monggo WA mawon ten kulo (silakan kirim pesan WhatsApp ke saya). Mangke kulo uruske dateng Dinsos (nanti saya bantu uruskan ke Dinas Sosial). Kedah persyaratane dilengkapi (syarat-syaratnya harus dilengkapi),” tutur Ning Erna di hadapan warga.
Politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Komisi D DPRD Lamongan itu menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar formalitas, tetapi bukti nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat.
Komisi D sendiri membidangi urusan kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan keagamaan.
“Setelah satu tahun bekerja di legislatif, saya melihat belum semua tim dan masyarakat memanfaatkan keberadaan anggota dewan dengan optimal. Padahal, reses seperti ini adalah kesempatan terbaik untuk menyampaikan persoalan di sekitar kita. Saya berharap kita semua saling gotong royong membantu satu sama lain,” ujarnya.
Kegiatan reses berlangsung dengan suasana partisipatif dan penuh antusiasme. Warga secara bergiliran menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, sementara Ning Erna mencatat setiap aspirasi dengan teliti. Sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, serta perwakilan kelompok perempuan turut hadir dan memberikan masukan terkait kebutuhan pembangunan desa.
Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah menetapkan ketentuan baru pengajuan DT-SEN dan PBI JKN tahun 2025, yang mewajibkan dokumen pendukung seperti SKTM, fotokopi KTP dan KK, foto rumah, serta berita acara musyawarah desa. Informasi ini menjadi perhatian khusus bagi Ning Erna agar masyarakat lebih mudah memahami prosedur dan tidak tertinggal dalam data sosial terpadu daerah.
“Kami di dewan berusaha menjadi jembatan agar kebijakan sosial tidak memutus hak warga yang seharusnya menerima bantuan. Ini bagian dari fungsi pengawasan dan advokasi sosial yang kami jalankan,” tegas Ning Erna.
