Nasional

Belanja Daerah Baru 68 Persen, Presiden Dorong Percepatan Realisasi APBD

10
×

Belanja Daerah Baru 68 Persen, Presiden Dorong Percepatan Realisasi APBD

Sebarkan artikel ini
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 24 November 2025. (G45/BPMI Setpres)

JAKARTA | Garda45.comPresiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025), untuk menerima laporan terbaru mengenai inflasi nasional, stabilitas pangan, dan kondisi ekonomi daerah.

Dalam pemaparan resminya, Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional berada pada posisi aman. Angka year-on-year tercatat 2,86 persen, sementara year-to-date berada di 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali, terutama sektor pangan yang justru menjadi penyeimbang deflasi,” ujarnya.

Tito menjelaskan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian utama kini menunjukkan tren positif dan sudah keluar dari daftar pangan bermasalah.

“Daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, yang naik hanya sedikit. Ini berkat kerja bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta pemerintah daerah,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya kenaikan harga pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras yang perlu diantisipasi, terutama untuk mendukung program MBG pemerintah.

Kepada Presiden, Tito turut melaporkan perkembangan ekonomi daerah. Ia menyebut Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah tercatat mengalami kontraksi minus 8 persen.

Menurut Tito, perlambatan di Papua Tengah dipicu beberapa faktor: tertahannya ekspor Freeport, insiden kebakaran smelter, dan longsor yang mengganggu aktivitas produksi.

“Ini membuat pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, khususnya Timika, mengalami kontraksi,” jelasnya.

Mendagri juga melaporkan realisasi APBD per 23 November 2025. Dari 552 daerah, pendapatan rata-rata berada di angka 82–83 persen, sementara belanja baru sekitar 68 persen.

“Kita mendorong belanjanya bisa di atas 75 sampai 80 persen,” kata Tito.

Selain inflasi dan APBD, Mendagri ikut menyampaikan perkembangan dukungan Kemendagri terhadap program nasional, termasuk agenda percepatan pembangunan Papua.

Ia mengusulkan agar Presiden menerima perwakilan Komite Percepatan Pembangunan Papua sekaligus memberikan arahan bersama kepala daerah se-Papua.

“Saya minta agar Bapak Presiden berkenan menerima mereka dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *