Bengkalis, Garda45.com – Upaya memperkuat rantai sistem peradilan pidana kembali ditegaskan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis melalui kunjungan kerja strategis ke Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (25/11/2025).
Kunjungan ini menitikberatkan pada konsolidasi teknis untuk memastikan sinkronisasi data, ketepatan administrasi, serta akurasi pelaksanaan putusan pengadilan.
Kalapas Bengkalis, Priyo Tri Laksono, hadir bersama Kasi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Binadik), Boy Fernandes, dan diterima langsung Kajari Bengkalis, Nadda Lubis, beserta jajaran struktural.
Pertemuan berlangsung dalam suasana profesional namun cair, mencerminkan solidnya hubungan antarlembaga yang selama ini telah berjalan.
Dalam diskusi, kedua institusi membahas beberapa aspek krusial, terutama terkait keselarasan data eksekusi pidana, percepatan administrasi, serta mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah administrasi yang kerap menimbulkan kendala di lapangan.
Kalapas Priyo menegaskan bahwa koordinasi berkala antara Lapas dan Kejaksaan merupakan pilar penting dalam menjaga efektivitas pemasyarakatan.
“Manajemen pemasyarakatan tidak bisa berdiri sendiri. Harmonisasi data dan prosedur dengan Kejaksaan merupakan kunci untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan tepat, cepat, dan akuntabel,” ujar Kalapas.
Sementara itu, Kajari Bengkalis, Nadda Lubis, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi tuntutan sistem peradilan modern. Kejaksaan menilai koordinasi intensif dengan Lapas akan ikut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
“Lapas adalah ujung akhir dari proses penuntutan. Karena itu, penyelarasan sistem dan komunikasi harus terus diperkuat agar tidak ada deviasi prosedural,” tegas Kajari.
Bangun Integritas Sistem Peradilan di Bengkalis
Pertemuan ini juga menyinggung soal penguatan stabilitas keamanan, khususnya melalui peningkatan kualitas pembinaan, pemantauan Warga Binaan, dan respons cepat terhadap potensi gangguan.
Keduanya sepakat bahwa kolaborasi tidak hanya penting untuk internal masing-masing instansi, tetapi berdampak langsung pada rasa keadilan dan keamanan publik.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan koordinasi, termasuk rencana pembahasan lanjutan terkait digitalisasi administrasi pemasyarakatan dan peningkatan efektivitas SOP lintas lembaga.**
