Bangkinang Kota | Garda45.com – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya memperluas inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan Asisten II Setdakab Kampar Suhermi yang mewakili Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT pada Rapat Pleno Ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau Tahun 2025 yang digelar melalui Zoom Meeting di Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Rabu (26/11/2025).
Rapat tersebut turut diikuti Kadispora Kampar H. Aidil, SH, M.Si, perwakilan Kemenag Kampar Fuadi Ahmad, Plt. Kabag Ekonomi Yohanes Purwoko, serta perangkat daerah terkait.
Dari Pemprov Riau, kegiatan dibuka langsung oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Helmi D, mewakili Gubernur Riau.
Dalam arahannya, Helmi menegaskan bahwa inklusi keuangan telah menjadi prioritas nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau.
“Akses keuangan yang luas akan membuka ruang usaha baru dan memperkuat keberanian masyarakat dalam mengelola ekonomi,” tegasnya.
Suhermi menyampaikan tiga fokus utama TPAKD Kabupaten Kampar tahun 2025:
- Optimalisasi Edukasi dan Literasi Keuangan
Memperluas pengetahuan masyarakat terutama desa inklusi keuangan. - Optimalisasi Pembiayaan Usaha Produktif (KUR & UMi)
Mendorong penyaluran pembiayaan UMKM sesuai peningkatan alokasi nasional. - Optimalisasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
Menargetkan 85% siswa SD dan SMP memiliki rekening pelajar.
Ia menyebut target penyaluran pembiayaan UMKM tahun 2025 di Kampar adalah 20.007 debitur. Per 31 Oktober 2025, realisasi sudah mencapai 19.926 debitur dengan total pembiayaan Rp1,007 triliun lebih.
Suhermi tidak menutup mata terhadap sejumlah hambatan.
Program KEJAR:
- Masih ada sekolah yang belum tersentuh sosialisasi
- Lokasi sulit diakses perbankan (remote area)
- Data belum akurat dari pihak terkait
Solusi yang dilakukan:
- Penerapan Agen Laku Pandai di sekolah
- Sosialisasi bersama perbankan dan Dinas Pendidikan
- Penguatan kerja sama bank–sekolah untuk percepatan target
Program Literasi Keuangan:
- Minimnya sosialisasi di desa
- Kurangnya pendampingan UMKM
Solusi:
- Launching Desa Inklusi Keuangan dengan melibatkan seluruh warga
- Pendampingan intensif oleh perbankan dan pemerintah daerah.
“Kami berharap Rapat Pleno Ke-1 dan Ke-2 ini mampu mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Riau, khususnya Kampar, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Suhermi.
