JAKARTA | Garda45.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan komprehensif terhadap akses dan jembatan yang rusak menuju satuan pendidikan. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak laporan mengenai anak-anak sekolah yang harus mempertaruhkan keselamatan demi menuntut ilmu di daerah terpencil.
“Masih banyak anak-anak yang harus melewati sungai, jembatan gantung yang rapuh, bahkan tali untuk bisa sampai ke sekolah. Ini membahayakan dan tidak layak,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Menangani Keterbatasan Akses atau Jembatan Menuju Satuan Pendidikan yang digelar hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Rakor tersebut diikuti para kepala daerah atau perwakilannya secara nasional. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penanganan cepat akses pendidikan di berbagai wilayah.
Menurut Tito, Presiden sangat tersentuh oleh kondisi tersebut dan segera menyiapkan crash program untuk membangun atau memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama menuju sekolah. Anggaran program itu disiapkan pemerintah pusat, sehingga tidak membebani APBD.
Namun ia menegaskan bahwa pemerintah pusat membutuhkan data lapangan yang akurat dan lengkap sebelum program digulirkan.
“Pendataan harus mencakup jembatan yang rusak, tidak layak, atau memang belum ada sama sekali sehingga siswa harus menyeberang sungai atau jurang,” ujarnya.
Mendagri menekankan agar Pemda turun langsung melakukan pengecekan, melibatkan camat hingga kepala desa. Data yang diminta harus dikirimkan paling lambat 4 Desember 2025 kepada Kemendagri untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden.
“Tanggal 4 Desember nanti saya akan cek detail. Mana daerah yang serius mengirimkan data, dan mana yang tidak,” tegas Tito dalam penutup arahannya.
Kebijakan ini diharapkan mempercepat pemerataan akses pendidikan dan memastikan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mempertaruhkan nyawa hanya untuk belajar.
