Daerah

Cegah Banjir, Wabup Kampar Tinjau Ketinggian Air Waduk PLTA Koto Panjang

8
×

Cegah Banjir, Wabup Kampar Tinjau Ketinggian Air Waduk PLTA Koto Panjang

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Kampar Misharti meninjau langsung kondisi Waduk PLTA Koto Panjang di Desa Merangin. (G45/fir) 

KUOK | Garda45.com Pemerintah Kabupaten Kampar mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi banjir yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah hulu Sungai Kampar. Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si, melakukan peninjauan langsung ke Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Jumat (28/11).

Peninjauan ini turut didampingi Kepala BPBD Kampar, Drs. Agustar, M.Si, Babinsa Berangin Serma Wibowo, dan Manager ULPLTA Koto Panjang Dhani Irwansyah.

Fokus peninjauan menyasar beberapa aspek krusial, mulai dari kondisi terkini permukaan air waduk yang meningkat akibat curah hujan tinggi, keamanan struktur bendungan, hingga kesiapan sistem pelimpahan air (spillway) bila terjadi lonjakan debit.

“Kami ingin memastikan pengelolaan waduk berjalan sesuai standar keselamatan, sekaligus memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. Kami belajar dari kejadian masa lalu, bahwa banjir tidak boleh terulang lagi,” tegas Misharti.

Meski ada peningkatan debit air, kondisi waduk saat ini masih terkendali. “Ketinggian air tercatat 74,70 MDPL, masih di bawah batas normal. Namun pengawasan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Misharti menegaskan Pemkab Kampar memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya terkait mitigasi bencana dan pola pengelolaan sumber daya air. Ia juga menginstruksikan agar simulasi penanganan darurat dilakukan secara berkala di desa-desa sepanjang aliran Sungai Kampar.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Sistem informasi yang cepat dan kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Wabup berharap setiap perubahan signifikan terkait kondisi waduk segera dilaporkan, agar BPBD dapat mengeluarkan langkah cepat tanggap bencana.

“Koordinasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Pemerintah bertanggung jawab memastikan keselamatan seluruh masyarakat di hilir sungai,” tutup Misharti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *