Padang | Garda45.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kerusakan lingkungan menjadi akar bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah pusat diminta bertindak tegas terhadap perusahaan pembalak hutan dan kegiatan tambang yang merusak kawasan rawan bencana.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Bencana, Maboer MS, menyebut praktik ilegal di kawasan hutan Aceh hingga Sumatra Barat sebagai pemicu utama bencana ekologi tersebut.
“Kementerian terkait, termasuk Kapolri, harus segera bertindak. Para korban bencana di Sumatra perlu merasakan kehadiran dan perlindungan negara,” ujar Maboer di Pos Pengungsian Kapalo Koto, Pauh, Kota Padang, Jumat (5/12/2025).
MUI mencatat adanya dugaan keterlibatan 8 hingga 20 perusahaan dalam eksploitasi kawasan hutan tanpa memperhatikan dampak keselamatan warga di sekitar. Menurut Maboer, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya pengawasan lingkungan.
Ia juga menilai negara belum hadir sepenuhnya dalam menindak kejahatan yang berdampak pada rakyat. Presiden Prabowo diminta menginstruksikan langkah tegas kepada Kapolri untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang merusak lingkungan.
“Musibah ekologi ini harus jadi alarm merah. Pemerintah harus memberi atensi serius, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Selain aparat penegak hukum, DPR RI juga diminta berperan aktif mengawasi pemerintah dan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Ini momentum bagi Polri tampil sebagai pelindung rakyat. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi sikap MUI yang turun langsung membantu penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak galodo.
Ia menyebut kehadiran lembaga keagamaan menjadi kekuatan moral dalam mempercepat pemulihan dan meneguhkan semangat penyintas.
“Yang kita butuhkan sekarang soliditas antarlembaga untuk rehabilitasi dan penanganan bencana,” kata Mahyeldi saat meninjau Nagari Sungai Batang, Tanjungraya, Agam, Kamis (4/12/2025).
Mahyeldi menilai dukungan moral dan advokasi dari MUI memberikan penegasan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama negara dalam menghadapi bencana ekologi di Sumatra.
