ROHIL | Garda45.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (17/12/2025), guna membedah struktur anggaran senilai Rp2,2 triliun. Forum ini menajamkan arah belanja, proyeksi defisit, serta kesesuaian perencanaan daerah dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, Syarman Syahroni, menegaskan FGD menjadi ruang dialog teknokratik antara Pemkab Rohil dan Tim Fasilitasi Penganggaran BPKAD Provinsi Riau. Pembahasan difokuskan pada substansi Ranperda dan Ranperbup APBD 2026, termasuk struktur anggaran, kebijakan belanja, serta dinamika Transfer ke Daerah (TKD) yang memengaruhi kapasitas fiskal.
“Forum ini mengajak seluruh OPD membahas hasil fasilitasi dan evaluasi agar APBD 2026 lebih terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan,” ujar Syarman.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menilai FGD sebagai mekanisme umpan balik yang krusial dalam pembahasan pembangunan 2026. Menurutnya, Perda dan Perbup harus menjadi instrumen strategis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Jhony memaparkan struktur APBD 2026 dengan pendapatan daerah Rp2,157 triliun, belanja Rp2,222 triliun, dan pembiayaan sekitar Rp23 miliar. Dengan komposisi tersebut, APBD Rohil diproyeksikan defisit Rp64,5 miliar.
Belanja wajib menjadi perhatian, khususnya pendidikan yang mencapai Rp1,057 triliun. Jhony menekankan besarnya alokasi harus berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, belanja pegawai sebesar Rp956 miliar dinilai perlu dikelola efisien mengingat luasnya wilayah dan kebutuhan pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, pajak daerah masih menjadi tantangan. Rinciannya antara lain Pajak Kendaraan Bermotor Rp38,6 miliar, pajak tenaga listrik Rp14,7 miliar, pajak rokok Rp13,28 miliar, serta pajak air tanah Rp570 juta. Jhony menegaskan perlunya strategi yang lebih adil dan optimal pada pajak air tanah, terutama di tengah meningkatnya aktivitas pengeboran minyak, agar daerah tidak kehilangan potensi pendapatan.
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Riau, Ispan Sutansyah Putra, menjelaskan evaluasi Ranperda APBD merupakan mandat strategis untuk memastikan konsistensi dengan regulasi nasional, termasuk Permendagri Nomor 14 Tahun 2024. Ia menyebut stabilitas fiskal diukur dari kemandirian keuangan dan kapasitas fiskal.
“Rohil masih bergantung pada transfer pusat dan provinsi, meski kapasitas fiskalnya menunjukkan tren meningkat dan masuk kategori tinggi sejak 2024,” kata Ispan.
Kondisi ini, lanjutnya, menuntut peningkatan kualitas tata kelola keuangan agar sepadan dengan daerah berkapasitas fiskal setara di tingkat regional maupun nasional.
