PEKANBARU | Garda45.com – Peran media kembali ditegaskan sebagai simpul strategis yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan kewenangan dan regulasi yang membelenggu daerah, media dinilai menjadi kanal efektif untuk menyuarakan aspirasi secara objektif dan berimbang.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara terbuka mengapresiasi pelaksanaan detikcom Regional Summit Riau yang digelar di Pekanbaru, Jumat (19/12/2025). Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar ajang diskusi, melainkan ruang penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan struktural kepada pemangku kebijakan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh detikcom. Kami berharap detikcom bisa menjadi makcomlang bagi berbagai kepentingan kepala daerah yang hari ini memiliki keterbatasan akses untuk terhubung langsung dengan pemerintah pusat,” ujar Afni.
Afni menilai, profesionalisme media menjadi kunci agar persoalan daerah tidak tenggelam dalam hiruk pikuk kebijakan nasional. Melalui forum yang menghadirkan unsur pemerintah, dunia usaha, hingga akademisi, ia melihat aspirasi daerah dapat disampaikan secara utuh dan konstruktif.
“Kami yakin, dengan profesionalisme media detikcom, kepentingan kami sebagai kepala daerah bisa tersampaikan kepada para pengambil kebijakan di pusat. Dan hari ini, itu terbukti,” tegasnya.
Sebagai bupati perempuan pertama di Negeri Istana, Afni juga menyambut positif wacana agar forum serupa tidak berhenti pada Regional Summit semata. Ia mendorong adanya pertemuan khusus yang menghimpun daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
“Tadi ada usulan yang sangat baik. Tidak cukup hanya Regional Summit hari ini, tapi perlu juga ada forum khusus yang mengumpulkan daerah-daerah penghasil migas untuk menyuarakan persoalan yang sama secara kolektif,” ungkapnya.
Afni menegaskan, tantangan terbesar daerah saat ini bukan terletak pada minimnya kreativitas atau inovasi. Menurutnya, daerah sudah sangat progresif, namun kerap terbentur regulasi dan kewenangan yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau sekarang daerah diminta terus berinovasi, rasanya kami sudah sangat kreatif. Tapi persoalan utamanya ada pada regulasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan, banyak kewenangan strategis yang tidak dimiliki daerah. Akibatnya, ketika tuntutan peningkatan pendapatan terus dibebankan ke daerah, pilihan yang tersisa sering kali hanya mengandalkan pajak daerah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau terus dikejar ke pemerintah daerah, ujung-ujungnya pajak. Dan kalau pajak, yang kita sakiti adalah rakyat. Itu tidak mungkin kita lakukan,” tegas Afni.
Lebih jauh, Afni juga menyinggung keterbatasan daerah dalam menjalankan sejumlah program nasional. Salah satunya Program Koperasi Merah Putih yang di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak terkendala ketersediaan lahan.
“Di beberapa kecamatan, lahan sudah tidak tersedia lagi. Yang tersisa kawasan hutan, dan itu tentu tidak mungkin kita ganggu,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Afni kembali menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas inisiatif forum tersebut. Ia berharap ke depan akan ada agenda lanjutan dengan cakupan lebih luas yang melibatkan seluruh kepala daerah di Pulau Sumatera.
“Mudah-mudahan ke depan ada Sumatera Summit yang digelar detikcom, mengumpulkan seluruh kepala daerah di Sumatera,” pungkasnya.
