BENGKALIS | Garda45.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya mendukung rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Provinsi Riau dengan menyediakan pasokan sampah sebesar 140 ton per hari. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik yang digelar di Ruang Rapat Wakil Gubernur Riau, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (24/12/2025).
Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH, hadir langsung dalam rapat tersebut didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis, Agus Susanto. Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, dengan moderator Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, serta dihadiri Asisten I Setda Provinsi Riau M. Job Kurniawan dan para bupati serta wali kota se-Provinsi Riau.
Forum tersebut membahas hasil verifikasi lapangan terkait kesiapan daerah dalam menyuplai sampah sebagai bahan baku utama fasilitas PSEL yang direncanakan berlokasi di Jalan Garuda Sakti, Kabupaten Kampar. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ketersediaan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari dari seluruh kabupaten dan kota guna menjamin kelayakan operasional pembangkit energi berbasis sampah tersebut.
Dalam pemaparan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapan memasok 140 ton sampah per hari yang bersumber dari Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, dan Pinggir. Namun demikian, Pemkab Bengkalis memberikan catatan teknis bahwa pengangkutan sampah dilakukan dengan mekanisme penjemputan langsung ke depo pengumpulan oleh pengelola PSEL, bukan diantar oleh pemerintah daerah.
Sekda Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH, menegaskan bahwa komitmen tersebut telah disesuaikan dengan potensi timbulan sampah dan kesiapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Bengkalis. Ia menyebut dukungan terhadap PSEL tidak sekadar memenuhi angka kuota, tetapi juga memastikan kesiapan tata kelola yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen menyediakan pasokan sampah sebanyak 140 ton per hari yang didukung data persampahan terverifikasi serta infrastruktur pengelolaan yang terus diperkuat. Ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap solusi jangka panjang persoalan sampah dan pengembangan energi ramah lingkungan di Riau,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bengkalis telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung seperti TPS 3R, bank sampah, rumah kompos, dan unit pengelolaan sampah lainnya yang menjadi basis penguatan rantai pasok menuju PSEL. Seluruh fasilitas tersebut, kata dia, akan terus dioptimalkan secara bertahap agar distribusi sampah berjalan efektif dan efisien.
“Kami juga menegaskan bahwa mekanisme penjemputan sampah langsung ke depo pengumpulan merupakan bagian dari kesepakatan teknis agar tidak menambah beban operasional pemerintah daerah. Dengan sistem ini, diharapkan rantai pasok sampah menuju fasilitas PSEL dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ersan menyampaikan bahwa program PSEL sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah dalam pengurangan volume sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), penguatan ekonomi sirkular, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci. Pemkab Bengkalis siap menjalankan komitmen yang telah disepakati demi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi komitmen seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyatakan kesiapan pasokan sampah. Berdasarkan paparan masing-masing daerah, total komitmen yang terkumpul telah melampaui batas minimal 1.000 ton per hari.
“Dengan capaian tersebut, rencana pembangunan fasilitas PSEL dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar SF Hariyanto.
Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Komitmen Penyediaan Sampah oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Dokumen tersebut diketahui langsung oleh Plt. Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebagai bentuk keseriusan bersama dalam mempercepat realisasi pembangunan PSEL di Riau.
