PEKANBARU | Garda45.com – Biaya pemulihan infrastruktur fisik akibat rangkaian bencana alam di Sumatera diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun. Angka tersebut mencakup tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Estimasi itu disampaikan Center of Reform on Economics (CORE) dalam riset bertajuk Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera. Perhitungan dilakukan berdasarkan data kerusakan infrastruktur fisik yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Desember 2025.
CORE mencatat, kebutuhan anggaran pemulihan jauh melampaui dana yang telah disiapkan pemerintah pusat sebesar Rp60 triliun. Selisih anggaran tersebut dinilai berisiko menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Dalam keterangan resminya, CORE menyebut estimasi Rp77,4 triliun masih berpotensi bertambah. Kondisi lapangan yang terus berkembang membuka kemungkinan meningkatnya nilai kerusakan, terutama di sektor infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
“Alokasi Rp60 triliun tidak akan cukup untuk memulihkan Sumatera secara menyeluruh,” tulis CORE dalam laporannya.
CORE menegaskan, estimasi Rp77,4 triliun hanya mencakup kerusakan fisik. Kerugian non-fisik akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi belum dimasukkan dalam perhitungan tersebut.
Kerugian itu meliputi terganggunya aktivitas perdagangan di pasar tradisional dan ritel modern, terhentinya produksi industri kecil dan menengah, serta menurunnya produktivitas tenaga kerja. Dampak lain yang mengemuka adalah penurunan kualitas kesehatan, meningkatnya trauma psikis, serta tekanan batin masyarakat terdampak.
“Produktivitas tenaga kerja tergerus, aktivitas ekonomi rumah tangga terhenti, dan risiko ketertinggalan pendidikan anak-anak semakin besar,” jelas CORE, Senin (29/12/2025).
Dari sisi makroekonomi, CORE memproyeksikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Aceh diperkirakan mengalami koreksi terdalam dengan kontraksi sebesar -0,44 persen.
Sumatera Barat diproyeksikan terkoreksi -0,36 persen, sementara Sumatera Utara tertekan hingga -0,15 persen. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya investasi dan berkurangnya serapan tenaga kerja.
Sektor konstruksi dan transportasi menjadi yang paling terdampak akibat rusaknya jaringan jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung distribusi logistik.
CORE juga menyoroti ketimpangan antara biaya pemulihan dan biaya pencegahan bencana. Biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, atau hampir 30 kali lipat dibandingkan anggaran pencegahan yang hanya sekitar Rp2,6 triliun per tahun.
Anggaran pencegahan tersebut mencakup program reforestasi dan peremajaan perkebunan yang dinilai krusial untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera.
“Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya prioritas pada upaya mitigasi jangka panjang,” tulis CORE.
Berdasarkan besarnya dampak ekonomi, sosial, dan fiskal, CORE mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Status tersebut dinilai penting untuk membuka ruang fiskal lebih luas, mempercepat koordinasi lintas kementerian, serta memastikan pemulihan berjalan efektif dan merata.
Tanpa langkah cepat dan terukur, CORE menilai pemulihan Sumatera berisiko berjalan lambat dan memperdalam dampak sosial-ekonomi di wilayah terdampak.
