ROHIL | Garda45.com – Masyarakat Kepenghuluan Bagan Manunggal mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan (Musrenbang Kep) yang digelar di Aula Pertemuan Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Senin (29/12/2025). Musrenbang ini menetapkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan Kepenghuluan untuk tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung setengah hari tersebut dihadiri Penghulu Bagan Manunggal Johan Taruna, Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPKep, tokoh agama, tokoh adat, LPM, RT, RW, kepala dusun, perangkat kepenghuluan, PKK, serta perwakilan kelompok masyarakat dan pemuda.
Dalam sambutannya, Penghulu Johan Taruna menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh unsur masyarakat yang terlibat aktif dalam Musrenbang. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah resmi untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.
Johan Taruna menjelaskan adanya perubahan kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2025. Salah satu perubahan tersebut adalah pengalihan prioritas DD untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih serta dana ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepenghuluan Bagan Manunggal.
“Perubahan ini berdampak pada sejumlah rencana pembangunan fisik yang belum dapat dilaksanakan. Kami berharap pada tahun 2026 kebijakan Dana Desa kembali seperti semula agar pembangunan yang tertunda bisa dilanjutkan,” ujar Johan Taruna.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, kepala dusun, BPKep, hingga tokoh pemuda untuk bersama-sama mendukung program pembangunan Kepenghuluan. Seluruh usulan, kata dia, tetap ditampung dan dicatat sebagai bahan perencanaan.
“Tidak ada usulan yang diabaikan. Semua aspirasi masyarakat dicatat. Mudah-mudahan dapat direalisasikan pada tahun 2026, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,” katanya.
Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan berbagai usulan, baik lanjutan program yang belum terealisasi maupun program baru yang dinilai mendesak. Usulan tersebut mencakup kebutuhan infrastruktur, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi warga.
Penghulu menegaskan komitmen pemerintah kepenghuluan untuk menjalankan hasil Musrenbang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh program prioritas akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
Musrenbang Kepenghuluan Bagan Manunggal ditutup dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKP Kep) tahun anggaran 2026.
