PEKANBARU | Garda45.com – Sawit rakyat di Indonesia hingga kini masih berkutat pada persoalan lama, yakni produktivitas kebun yang rendah dan jauh tertinggal dari potensi ideal. Kondisi ini terjadi baik pada kebun sawit petani bermitra maupun petani swadaya, meski program peremajaan sawit rakyat (PSR) telah digulirkan sejak beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan catatan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), produksi tandan buah segar (TBS) petani bermitra saat ini hanya berada di kisaran 0,82 ton hingga 1,6 ton per hektare per bulan. Sementara itu, produksi crude palm oil (CPO) tercatat sekitar 2,1 hingga 2,4 ton per hektare per tahun.
Angka tersebut masih jauh dari potensi ideal kebun sawit produktif. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada kebun sawit petani swadaya. Produksi TBS petani swadaya hanya berkisar antara 0,6 ton hingga 1,1 ton per hektare per bulan, dengan produksi CPO sekitar 1,2 hingga 1,6 ton per hektare per tahun.
Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Rino Afrino, menyebut rendahnya produktivitas tersebut menjadi gambaran nyata masih tertinggalnya sawit rakyat dibandingkan potensi maksimal yang seharusnya dapat dicapai.
“Dari data tersebut, diketahui bahwa produksi kebun sawit bermitra masih dua kali lebih rendah dari potensi idealnya, sedangkan kebun sawit petani swadaya bahkan tiga kali lebih rendah,” ujar Rino, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, salah satu langkah paling efektif untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat adalah melalui peremajaan atau replanting, khususnya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Ia menegaskan, kebun sawit rakyat yang telah menjalani PSR menunjukkan hasil yang signifikan. Dari data yang dihimpun Apkasindo, produksi sawit petani yang telah melakukan PSR mampu mencapai sekitar 3,2 ton per hektare per tahun, jauh di atas kebun sawit yang belum diremajakan.
“Kesimpulannya, peremajaan sawit rakyat merupakan faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas,” kata Rino.
Namun ironisnya, realisasi program PSR justru masih sangat rendah. Sepanjang tahun 2025, luas kebun sawit rakyat yang berhasil diremajakan hanya sekitar 40 ribu hektare. Angka tersebut jauh di bawah target nasional yang dipatok sebesar 120 ribu hektare per tahun.
Rino mengungkapkan, rendahnya realisasi PSR disebabkan oleh berbagai faktor struktural yang hingga kini belum tertangani secara serius. Mulai dari persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi petani, lemahnya pendampingan teknis di lapangan, hingga buruknya koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Selain itu, persoalan status lahan juga menjadi hambatan utama. Banyak kebun sawit rakyat yang diklaim berada dalam kawasan hutan, sehingga tidak bisa mengakses program PSR meski kebun tersebut telah dikelola petani selama puluhan tahun.
“Selama persoalan-persoalan ini tidak diselesaikan, maka sulit berharap produktivitas sawit rakyat bisa melonjak signifikan,” pungkasnya.
