PEKANBARU | Garda45.com – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto terkait rencana pergantian Direksi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Perseroda memicu bantahan keras dari Direktur Utama PT SPR Perseroda Ida Yulita Susanti.
Ida menegaskan, dirinya tidak pernah masuk jabatan itu tanpa proses asesmen, seperti yang disampaikan Plt Gubernur Riau dalam keterangan resmi jelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
Ida menyampaikan bantahan itu pada Kamis (22/1/2026) petang. Ia menilai keterangan Plt Gubernur Riau yang mengesankan pemilihan Dirut SPR tanpa asesmen telah menabrak fakta administrasi yang bisa dibuktikan dengan dokumen.
“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Riau, bahwa proses pemilihan Direktur Utama PT SPR Perseroda dilaksanakan oleh Pemprov Riau melalui Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Semua dokumen resmi tahapannya kami punya salinannya. Jika ada yang tidak percaya, akan kami perlihatkan semuanya,” kata Ida.
Ida menegaskan, penetapannya sebagai Dirut bukan keputusan instan. Menurutnya, Pemprov Riau menjalankan mekanisme yang melibatkan tahapan penilaian kompetensi. Ia menyebut proses itu sebagai Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang dikenal pula sebagai asesmen.
“Karena saya ditetapkan jadi Dirut PT SPR Perseroda adalah hasil dari Uji Kompetensi Keahlian (UKK) atau lebih dikenal dengan istilah assesment yang dilakukan Pemprov Riau dan melalui tahapan panjang. Jadi bukan ujug-ujug langsung ditetapkan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Ida menekan satu titik penting: bila Plt Gubernur menyebut tidak ada asesmen, maka masalah utamanya bukan di SPR, melainkan pada validitas informasi yang dipakai pejabat tertinggi Pemprov Riau untuk berbicara ke ruang terbuka.
“Jadi, jika Plt Gubernur Riau menyampaikan tidak ada proses assesment untuk memilih Direktur Utama PT SPR Perseroda, maka perlu dipertanyakan siapa pembisik informasinya,” ucap Ida.
Ida bahkan menyentil posisi SF Hariyanto pada saat proses UKK dirinya berlangsung. Ia menyebut ketika asesmen itu berjalan, SF Hariyanto masih berstatus Wakil Gubernur Riau, sehingga secara pemerintahan ikut berada dalam lingkaran yang sama dengan penyelenggara seleksi.
“Jadi, menjadi lucu kalau Plt Gubernur Riau menyampaikan tidak ada assesment ke masyarakat luas. Berarti beliau meludahi muka sendiri, karena Plt Gubernur Riau saat berlangsungnya UKK saya, beliau menjabat Wakil Gubernur Riau, yang notabene adalah bagian tidak terpisahkan dari Pemprov Riau,” sebut Ida.
Sementara itu, Pemprov Riau tetap melaju dengan agenda pergantian Direksi PT SPR Perseroda melalui RUPS-LB. Mengutip Amirariau.com edisi Kamis (22/1/2026), rapat tersebut dijadwalkan digelar Jumat (23/1/2026) pagi untuk memproses pergantian Direktur Utama dan Direksi PT SPR Perseroda.
Dalam keterangan yang dimuat, SF Hariyanto menegaskan usulan pergantian Direksi memiliki dasar. Ia menyebut persyaratan jabatan menjadi ukuran utama, dan semua berkas akan dibuka saat RUPS digelar.
“Kita mengusulkan pergantian ini ada dasarnya. Semua lengkap, besok biar dibaca langsung dalam RUPS apa persyaratan yang harus dipenuhi orang jabatan tertentu,” ujar SF Hariyanto.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa jabatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melalui asesmen, termasuk penilaian rekam jejak oleh aparat penegak hukum. Selain itu, ia menyatakan perlu dipastikan tidak ada konflik kepentingan dengan jabatan lain yang dipegang pejabat tersebut.
“Jabatan Direktur utama BUMD harus melalui proses penilaian Asesmen, termasuk rekam jejak oleh aparat penegak hukum. Selain itu, dipastikan tidak ada konflik kepentingan dengan jabatan lain yang dipegangnya,” demikian pernyataan SF Hariyanto sebagaimana dimuat.
