PEKANBARU | Garda45.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan barang milik daerah Tahun 2025 resmi diterima Pemerintah Kota Pekanbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Kamis (12/2/2026).
Penyerahan LHP tersebut dihadiri langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Ingot Ahmad Hutasuhut serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Usai menerima dokumen pemeriksaan, Wali Kota Agung menyebut Pemko Pekanbaru mendapatkan apresiasi sekaligus sejumlah koreksi dari BPK.
Menurutnya, apresiasi diberikan karena terjadi peningkatan signifikan PAD pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dibandingkan 2024, di tahun 2025 PAD kita naik hampir Rp400 miliar,” ujar Agung.
Namun demikian, BPK juga memberikan sejumlah catatan. Di antaranya optimalisasi PAD agar terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, persoalan tata kelola parkir, serta aset daerah yang belum tercatat secara tertib dalam administrasi.
Agung mengakui catatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota. Ia menilai temuan dan rekomendasi BPK harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Ada catatan terkait parkir dan aset yang belum tercatat. Ini menjadi dasar bagi kami untuk bekerja lebih keras dan memperbaiki tata kelola,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD menjadi indikator penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun, menurutnya, kenaikan angka penerimaan harus diiringi dengan sistem pengawasan dan administrasi yang tertib.
Dengan diterimanya LHP tersebut, Pemko Pekanbaru menyatakan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Wali Kota juga menyatakan optimisme untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami optimistis dan akan berupaya maksimal agar opini WTP bisa diraih,” tegasnya.
Penyerahan LHP ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemko Pekanbaru.
