PEKANBARU | Garda45.com – Pangan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Riau menjelang dan selama Bulan Suci Ramadhan. Di tengah tren kenaikan permintaan bahan pokok, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah konkret guna memastikan harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak tergerus.
Melalui BUMD PT Riau Pangan Bertuah, Pemprov Riau mengintensifkan berbagai program intervensi pasar. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin hanya menjadi penonton saat harga mulai merangkak naik.
“Ini kita siapkan supaya pemerintah benar-benar hadir untuk mengendalikan harga, khususnya saat Ramadhan,” ujar Ade, Kamis (12/2/2026).
Langkah konkret yang telah dijalankan adalah penyediaan sembako dengan harga relatif lebih rendah melalui Toko Pangan Kita (Topan) yang berlokasi di Jalan Melati, Panam, Pekanbaru. Selain itu, kios penjualan juga dibuka di sejumlah pasar tradisional strategis seperti Pasar Cik Puan, Pasar Dupa, dan Pasar 50.
Menurut Ade, selisih harga yang ditawarkan di Topan dan kios binaan cukup signifikan dibanding harga pasar. Hal ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang sekaligus menekan spekulasi harga yang kerap terjadi saat momentum Ramadhan.
“Di toko dan kios ini, sembako kami jual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat bisa terbantu,” jelasnya.
Tak berhenti di titik penjualan tetap, PT Riau Pangan Bertuah juga kembali mengaktifkan program mobil sembako keliling atau Topling. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara langsung, terutama di kawasan yang jauh dari akses pasar murah.
Mobil Topling dijadwalkan mendatangi kantor camat, kantor lurah, lapangan bola, hingga halaman masjid dan titik-titik keramaian lainnya. Strategi jemput bola ini dinilai efektif memperluas distribusi sekaligus memastikan intervensi harga tepat sasaran.
“Mobil Topling akan mendatangi lokasi-lokasi strategis agar masyarakat mudah mendapatkan sembako dengan harga terjangkau,” kata Ade.
Sebagai penguatan, operasi pasar murah akan digelar mulai pekan depan di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari skema pengendalian inflasi yang terstruktur selama Ramadhan.
Empat daerah menjadi prioritas utama karena masuk dalam wilayah pantauan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Keempat daerah ini menjadi barometer pergerakan inflasi di Riau.
“Empat daerah ini menjadi fokus karena merupakan wilayah pantauan BPS. Di sana kita akan terus melakukan intervensi agar tidak terjadi lonjakan harga,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian efektivitas pengendalian harga oleh pemerintah daerah. Pasalnya, setiap Ramadhan, kenaikan harga kebutuhan pokok hampir selalu menjadi keluhan tahunan masyarakat.
Ade menambahkan, seluruh strategi tersebut merupakan arahan langsung dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah ingin memastikan momentum Ramadhan tidak berubah menjadi beban tambahan bagi warga akibat lonjakan harga.
“Pemprov Riau meminta kami melakukan langkah-langkah konkret untuk pengendalian harga sembako selama Ramadhan, sekaligus menjaga inflasi agar tetap terkendali,” tutupnya.
