PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi di bidang hukum dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi antara Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Sutikno, S.H., M.H., di Gedung Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (25/2/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Turut mendampingi Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, SH, MH, Sekretaris Daerah Sudandri, SH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti.
Bupati Asmar menyampaikan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi langsung dengan Kajati Riau beserta jajaran. Ia menegaskan, hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan kejaksaan selama ini telah terjalin baik, khususnya dalam hal pendampingan hukum.
“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi yang sudah berjalan. Kami mengapresiasi dukungan dan pendampingan hukum dari kejaksaan selama ini terhadap pemerintah daerah,” ujar Asmar.
Menurutnya, peran Jaksa Pengacara Negara sangat membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Pendampingan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan tetap berada dalam koridor hukum.
Selama ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti juga aktif memberikan pendampingan dalam sejumlah persoalan hukum, termasuk perkara yang melibatkan masyarakat kurang mampu. Kolaborasi itu sejalan dengan program pemerintah daerah yang menitikberatkan pada pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.
Asmar menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karakteristik geografis berbeda dibanding daerah lain di Riau karena terdiri dari pulau-pulau yang harus ditempuh melalui jalur darat dan laut.
“Kondisi geografis kami membutuhkan perhatian dan energi ekstra dalam pembangunan. Karena itu, dukungan dan sinergi lintas lembaga, termasuk dengan kejaksaan, sangat penting,” katanya.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata Asmar, terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Sutikno, menyambut baik kunjungan Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini.
Kajati menegaskan kesiapan Kejaksaan Tinggi Riau untuk terus bersinergi dalam penegakan hukum, khususnya pada perkara-perkara yang berpotensi menghambat proses pembangunan daerah.
“Kami siap mendukung upaya pemerintah daerah, terutama dalam menjaga agar setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan pengawasan internal dan sosialisasi kepada seluruh aparatur sipil negara. Menurutnya, potensi pelanggaran kerap terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, suap, maupun gratifikasi.
Kajati meminta pemerintah daerah lebih gencar melakukan edukasi dan penguatan integritas kepada seluruh pegawai dan rekanan yang menggunakan anggaran daerah. Ia menegaskan, setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap berada dalam batas aturan yang berlaku.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif. Bupati Asmar juga mengundang Kajati Riau untuk berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dikenal sebagai Negeri Sagu, guna melihat langsung kondisi dan potensi daerah termuda di Provinsi Riau itu.
Silaturahmi ini menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, sekaligus memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
