Labuhanbatu | Garda45.com – Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Bupati, Senin (6/4/2026).
Rakor tersebut membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah sekaligus sinkronisasi berbagai program prioritas nasional di Kabupaten Labuhanbatu.
Kegiatan ini dinilai penting, mengingat pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk aktif menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam mengendalikan laju inflasi sepanjang tahun 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh daerah diminta memperkuat pemantauan harga kebutuhan pokok serta memastikan kelancaran distribusi dan rantai pasok guna menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, rakor juga membahas optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. Fokus diarahkan pada penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta peningkatan pengawasan obat dan makanan, sebagai upaya menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat di daerah.
Tidak hanya sektor ekonomi dan kesehatan, rapat turut menyoroti evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas nasional dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat mempercepat realisasi program tersebut melalui dukungan administratif, percepatan perizinan, serta pemetaan dan penyediaan lahan yang tepat.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai arahan dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan di daerah agar program berjalan efektif.
“Koordinasi ini sangat penting agar setiap intervensi anggaran, baik melalui DAK maupun program pembangunan perumahan, dapat berjalan selaras, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Labuhanbatu,” ujarnya.
Melalui rakor ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diharapkan segera melakukan sinkronisasi data serta menyusun langkah teknis yang diperlukan, guna memastikan target pengendalian inflasi dan pembangunan infrastruktur sosial tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
Turut mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Nelson Bangun, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Perekonomian, Camat Panai Tengah, serta sejumlah undangan lainnya.
