Labuhanbatu | Garda45.com – Proyek pengerasan jalan produksi milik PTPN IV Regional II di Afdeling III Kebun Ajamu 1 kini menjadi sorotan serius. Pekerjaan yang digarap CV Rajawali Dharma itu diduga kuat dikerjakan asal jadi, dengan kualitas jauh dari standar teknis yang seharusnya. Senin (13/042026).
Pantauan langsung awak media di lokasi mengungkap kondisi memprihatinkan. Jalan yang baru dikerjakan dengan panjang 450 meter dan lebar 3 meter itu tampak tidak memiliki daya tahan yang layak. Saat hujan turun, permukaan jalan berubah menjadi becek dan lembek, indikasi kuat buruknya kualitas pengerasan.
Padahal, proyek tersebut disebut memiliki ketebalan total 20 cm, terdiri dari 10 cm lapisan tanah dan 10 cm batu pitrun. Namun di lapangan, komposisi material diduga tidak sesuai. Campuran terlihat didominasi tanah, sementara batu sebagai penguat justru minim, membuat struktur jalan diragukan ketahanannya.
Upaya konfirmasi kepada pelaksana proyek berinisial Anipar tidak membuahkan hasil. Nomor telepon tidak direspons, dan saat didatangi ke lokasi, yang bersangkutan juga tidak berada di tempat.
Seorang operator alat berat yang ditemui di lokasi membenarkan bahwa Anipar merupakan pelaksana dari pihak rekanan.
“Betul bang, pelaksananya bang Anipar,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pengawas Teknik lapangan, Sandi, mengaku pihaknya telah mengingatkan pelaksana agar tidak sembarangan dalam penggunaan material.
“Sudah kita ingatkan, jangan asal-asalan. Tapi ya begitulah hasilnya di lapangan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa pengawasan di lapangan tidak berjalan maksimal, atau bahkan terkesan diabaikan.
Di sisi lain, Manager Kebun Ajamu 1, Yoga Lesmana, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan resmi. Sikap bungkam ini justru menambah tanda tanya besar di tengah sorotan terhadap proyek tersebut.
Dengan kondisi pekerjaan yang dinilai jauh dari standar, proyek ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik pengerjaan yang mengabaikan kualitas demi efisiensi biaya. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi merugikan perusahaan dan mengganggu operasional di lapangan.
