PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mulai menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan kader Tim Penggerak PKK hingga tingkat kecamatan. Langkah itu diwujudkan melalui sosialisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Binawidya itu juga dirangkai dengan penyerahan SPPT PBB-P2 kepada TP PKK sebagai bagian dari strategi jemput bola untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, T Denny Muharpan mengatakan, keterlibatan kader PKK dinilai efektif karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal warga.
“Ini merupakan sosialisasi untuk pendataan pajak kendaraan bermotor. Kami bekerja sama dengan TP PKK untuk mendata sekaligus mengimbau masyarakat agar membayar pajak kendaraan,” ujar Denny Muharpan, Jumat (8/5/2026).
Melalui kerja sama tersebut, kader TP PKK nantinya turun langsung secara door to door mendatangi rumah warga. Mereka akan melakukan pendataan kendaraan, mengecek status pembayaran pajak, sekaligus menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai menjadi strategi baru Pemko Pekanbaru dalam memperluas jangkauan edukasi pajak hingga ke lingkungan masyarakat paling bawah. Selain mengandalkan sistem pelayanan di kantor, pendekatan langsung dinilai lebih efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak.
“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru,” tegas Denny.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, kader TP PKK juga dibekali penggunaan aplikasi Asiap, platform digital milik Bapenda yang digunakan untuk memantau distribusi SPPT PBB-P2 secara real-time.
Melalui aplikasi itu, proses pendataan hingga distribusi dokumen pajak diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. Pemanfaatan teknologi juga disebut menjadi bagian dari modernisasi pelayanan perpajakan daerah.
Pemerintah Kota Pekanbaru berharap sinergi antara Bapenda dan TP PKK di seluruh kecamatan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Di tengah kebutuhan anggaran pembangunan yang terus meningkat, optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi salah satu langkah penting agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
