Jakarta | Garda45.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi tantangan besar akibat perkembangan digitalisasi global, termasuk teknologi Artificial Intelligence (AI).
Hal tersebut disampaikan Afriansyah saat menjadi narasumber dalam Indonesia Cloud and Datacenter Convention 2026 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Dalam paparannya, Afriansyah menyoroti perubahan besar di dunia kerja yang dipicu perkembangan AI dan digitalisasi. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan hanya terbatas pada jumlah tenaga kerja, melainkan kualitas dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Berdasarkan data Sakernas November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja di Indonesia, tercatat sebanyak 7,35 juta orang masih menganggur. Angka tersebut didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan,” ujar Afriansyah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia� mengandalkan platform SIAPkerja sebagai sistem digital terintegrasi yang menjadi pintu utama layanan ketenagakerjaan. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hingga sertifikasi kompetensi secara lebih mudah dan efisien.
Selain penguatan layanan digital, Kemnaker juga terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi guna meningkatkan kemampuan teknis (hard skill) maupun kemampuan nonteknis (soft skill) tenaga kerja Indonesia. Sertifikasi kompetensi juga dinilai penting sebagai pengakuan formal terhadap kemampuan pekerja agar mampu bersaing di dunia kerja modern.
Afriansyah menjelaskan, program pembangunan ketenagakerjaan saat ini difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM melalui penguatan kurikulum, program reskilling, dan upskilling yang menyesuaikan kebutuhan industri masa depan.
“Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung oleh reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik,” katanya.
Pemerintah, lanjut Afriansyah, berkomitmen membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 di tengah persaingan global dan percepatan transformasi digital dunia kerja.
