PEKANBARU | Garda45.com – UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau diminta lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Instruksi tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, Rabu (10/6/2026).
Arahan itu diberikan sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur agar berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut SF Hariyanto, pengawasan langsung menjadi langkah penting untuk memastikan setiap persoalan di lapangan dapat diketahui lebih cepat dan segera ditangani.
Dalam pertemuan tersebut, ia meminta Kepala Dinas PUPR beserta seluruh kepala UPT tidak hanya mengandalkan laporan dari bawahan. Kehadiran langsung di lokasi dinilai penting agar kondisi jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya dapat dipahami secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan penanganan.
“Saya minta Kadis PUPR dan seluruh kepala UPT lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jangan hanya menerima laporan, tetapi pastikan sendiri kondisi di lapangan agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran,” tegas SF Hariyanto.
Menurutnya, banyak persoalan infrastruktur yang tidak dapat tergambar secara utuh hanya melalui laporan tertulis. Karena itu, kunjungan lapangan harus menjadi bagian dari rutinitas kerja seluruh jajaran teknis agar berbagai kerusakan maupun kebutuhan perbaikan dapat segera diidentifikasi.
Ia juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat. Infrastruktur yang rusak atau mengalami gangguan harus segera ditangani agar tidak menghambat aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
SF Hariyanto menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus ditunjukkan melalui kecepatan dan ketepatan dalam mengambil tindakan. Semakin cepat permasalahan diketahui, semakin cepat pula solusi dapat diberikan kepada masyarakat.
Selain pengawasan, ia meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara Dinas PUPR dan seluruh UPT di daerah. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kebutuhan penanganan dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan seluruh arahan yang telah disampaikan oleh Plt Gubernur Riau. Ia memastikan jajaran Dinas PUPR akan meningkatkan intensitas pemantauan infrastruktur di berbagai wilayah.
Menurut Zulfahmi, pengawasan rutin merupakan salah satu kunci dalam menjaga kualitas infrastruktur agar tetap berfungsi dengan baik dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Hasil pemantauan lapangan juga akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas program pemeliharaan maupun perbaikan.
“Kami siap melaksanakan arahan Bapak Plt Gubernur untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan setiap laporan maupun keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pengawasan yang optimal akan membantu kami dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh UPT akan didorong untuk lebih responsif terhadap berbagai kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau dapat berjalan sesuai harapan.
Dengan pengawasan yang diperkuat hingga tingkat UPT, Pemerintah Provinsi Riau berharap kualitas jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Adv)
