WAY KANAN | Garda45.com – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Sekda didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hendri Syahri, S.T., M.T., serta Plt Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Way Kanan Heri Kurniawan, STP., M.M.
Rapat pleno yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi percepatan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM berkembang, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” tegas Jihan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy mengungkapkan, sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Selain itu, sebanyak 25 kegiatan business matching juga telah dilaksanakan dengan sasaran utama pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum guna memperluas akses terhadap pembiayaan formal.
Pada tahun 2026, TPAKD Provinsi Lampung menetapkan tiga program prioritas, yakni Agrifuture Lampung untuk menarik minat generasi muda di sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta Siger Preneur Lampung yang difokuskan pada pengembangan wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mendorong optimalisasi berbagai program strategis, di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah, Program Desa Perkasa, hingga perluasan akses pembiayaan bagi sektor pertanian, peternakan, dan perhutanan sosial.
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan di Provinsi Lampung telah mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen. Kondisi tersebut dinilai masih membutuhkan berbagai inovasi agar layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rapat pleno tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif.
Melalui penguatan program TPAKD, Pemkab Way Kanan berharap akses pembiayaan bagi UMKM semakin terbuka, daya saing pelaku usaha meningkat, serta pertumbuhan ekonomi daerah mampu berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
