PEKANBARU, Garda45.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) massal bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Senin (20/7/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Pemprov Riau terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Melalui program ini, Pemprov Riau mendorong budaya deteksi dini penyakit agar masyarakat maupun ASN dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut juga menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
“Hari ini kita melakukan cek kesehatan gratis bersama pegawai. Ini adalah bentuk dukungan kita terhadap Asta Cita bapak Presiden RI di bidang kesehatan,” ujar Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat meninjau jalannya pemeriksaan.
SF Hariyanto menegaskan, pemerintah telah menyederhanakan mekanisme pelayanan CKG agar masyarakat dapat mengaksesnya tanpa birokrasi yang rumit. Seluruh warga cukup datang ke puskesmas terdekat dengan membawa identitas diri berupa KTP atau Kartu Keluarga (KK).
Menurutnya, saat ini terdapat 243 puskesmas di seluruh Provinsi Riau yang telah siap memberikan pelayanan Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat.
“Masyarakat bisa datang langsung ke Puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau KK. Ada 243 puskesmas di Riau yang melayani ini,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pelaksanaan CKG di Kantor Gubernur kali ini menyasar ASN dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, DPMPTSP, serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Pemprov Riau juga terus mempercepat pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebesar 46 persen hingga akhir tahun 2026. Hingga Triwulan I tahun 2026, capaian pelaksanaan CKG di Provinsi Riau tercatat baru mencapai 18,5 persen, sehingga diperlukan percepatan melalui pelayanan di instansi pemerintah maupun fasilitas kesehatan.
