BATAM, Garda45.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Batam yang telah memberikan berbagai masukan, saran, kritik, dan catatan strategis terhadap rancangan perubahan APBD. Menurutnya, seluruh pandangan yang disampaikan legislatif menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan, saran, dan pandangan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Semua itu menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” kata Amsakar.
Ia menegaskan bahwa Pemko Batam berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam menjawab sorotan fraksi-fraksi terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Amsakar menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak yang berlebihan.
Menurutnya, langkah yang ditempuh antara lain melalui penguatan digitalisasi sistem perpajakan daerah, pemutakhiran data objek pajak secara berkala, serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang dilakukan secara terukur dan berkeadilan.
“Terkait optimalisasi PAD dan pengawasan keuangan daerah, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” ujarnya.
Amsakar menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meminimalisir kebocoran pendapatan daerah.
Selain aspek pendapatan, Pemko Batam juga memberikan perhatian besar terhadap efektivitas belanja daerah. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD, kata dia, harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Belanja daerah akan diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Salah satu fokus utama dalam perubahan APBD 2026 adalah peningkatan belanja modal pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi yang mengalami kenaikan sebesar 20,98 persen dibandingkan sebelumnya.
Kenaikan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung program penanganan banjir secara terpadu dari wilayah hulu hingga hilir. Permasalahan banjir yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan di Batam menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain pembangunan drainase dan infrastruktur pengendali banjir, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan dan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah Kota Batam.
“Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu, pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan perbaikan kualitas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Di bidang kebencanaan, Pemko Batam juga memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan logistik kebencanaan, peningkatan kualitas perencanaan dan koordinasi lintas sektor, hingga pelatihan tanggap bencana bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kondisi darurat.
Pada sektor pendidikan, Pemko Batam memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas tetap menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi masyarakat Batam.
Pemko Batam juga tetap melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial bagi lanjut usia dan jaminan kesehatan bagi pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan sosial memadai.
Amsakar menegaskan seluruh bantuan sosial yang disalurkan pemerintah akan berbasis data terpadu yang valid dan mutakhir agar tepat sasaran.
“Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat atau by name by address yang valid dan terus diperbarui,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menjawab berbagai masukan DPRD terkait isu-isu strategis yang memerlukan koordinasi lintas instansi dan lintas kewenangan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain penanganan banjir, pemberantasan peredaran narkoba, penanggulangan judi daring, persoalan tarif listrik, hingga upaya menekan angka pengangguran.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
Pada sektor investasi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Amsakar menjelaskan bahwa rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang komprehensif.
Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan secara matang berbagai aspek, mulai dari manfaat ekonomi, potensi peningkatan pendapatan daerah, hingga risiko yang mungkin timbul sebelum keputusan penyertaan modal direalisasikan.
Pemko Batam juga melakukan evaluasi terhadap penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen yang dipengaruhi oleh penurunan laba perusahaan pada tahun 2025 serta komposisi kepemilikan saham yang dimiliki daerah.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan investasi daerah ke depan agar setiap penyertaan modal mampu memberikan manfaat optimal bagi pemerintah dan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Amsakar kembali menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan DPRD Kota Batam akan menjadi pedoman dalam menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga pembangunan Kota Batam dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Batam,” tutup Amsakar.
(Advetorial)
