Nasional

Kerja Empat Tahun, Kompensasi Hanya Ditawarkan Satu Bulan Gaji, Tom Sushi Pekanbaru di Bawah PT Boga Nusa Bersama Diduga Langgar UU Cipta Kerja

×

Kerja Empat Tahun, Kompensasi Hanya Ditawarkan Satu Bulan Gaji, Tom Sushi Pekanbaru di Bawah PT Boga Nusa Bersama Diduga Langgar UU Cipta Kerja

Sebarkan artikel ini
TOM SUSHI PEKANBARU. (FOTO : G45/google)

PEKANBARU, Garda45.com – Manajemen Tom Sushi Pekanbaru di bawah naungan PT Boga Nusa Bersama diduga kuat mengangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tidak membayarkan hak uang kompensasi kepada mantan karyawan kontraknya secara penuh.

Lia Sundari, seorang pekerja yang telah mengabdi selama empat tahun berturut-turut di Tom Sushi tersebut, mengaku hak finansialnya dipangkas secara sepihak oleh perusahaan saat masa kontraknya berakhir pada Agustus 2026.

Kasus dugaan pelanggaran pemenuhan hak pekerja ini mencuat setelah Lia Sundari membeberkan perlakuan tidak adil yang diterimanya kepada media, Sabtu (3/10/2026).

Lia menegaskan bahwa pihak manajemen hanya bersedia membayar uang kompensasi setara satu bulan gaji, padahal secara regulasi ia berhak menerima kompensasi penuh atas masa kerjanya sejak tahun 2022 hingga 2026.

“Saya bekerja sudah empat tahun dari 2022 dan berakhir pada 8 Agustus 2026 karena habis kontrak. Namun, uang kompensasi saya selama empat tahun berturut-turut tidak diberikan sebagaimana mestinya,” ujar Lia dengan nada kecewa saat ditemui dalam wawancara eksklusif di Pekanbaru, Sabtu (3/10/26).

Lia menceritakan kronologi pemangkasan hak tersebut bermula saat dirinya dipanggil oleh pihak manajemen untuk menemui salah satu perwakilan HRD berinisial RA.

Dalam pertemuan tersebut, pihak HRD, RA menyodorkan dokumen kesepakatan dan hanya bersedia membayarkan kompensasi untuk masa kerja satu tahun terakhir. Sementara itu, hak kompensasi untuk tiga tahun masa kerja sebelumnya diputihkan begitu saja tanpa alasan yang jelas.

Merasa haknya diinjak-injak dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Lia dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia juga enggan menandatangani surat yang disodorkan manajemen karena dinilai merugikan dirinya sepihak.

“Mereka memanggil saya dan hanya mau membayar kompensasi sebesar satu bulan gaji. Langsung saya tolak dan tidak saya terima karena tidak memenuhi rasa keadilan. Saya menuntut hak kompensasi dibayarkan penuh selama empat tahun kerja, yakni setara empat bulan gaji,” beber Lia.

Tindakan manajemen Tom Sushi Pekanbaru ini diduga kuat melanggar Pasal 61A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan aturan turunan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masa kontraknya berakhir. Besaran uang kompensasi dihitung secara proporsional, di mana pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar 1 (satu) bulan upah.

Maka, Dengan masa kerja genap 4 tahun, Lia secara hukum berhak atas kompensasi penuh senilai 4 bulan upah.

Lia Sundari memberikan peringatan keras kepada manajemen Tom Sushi Pekanbaru/PT Boga Nusa Bersama untuk segera menuntaskan kewajibannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika pihak perusahaan tetap bersikeras memotong haknya, Lia memastikan akan membawa kasus perselisihan hubungan industrial ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Yang saya minta ini murni hak keringat saya sendiri, saya tidak meminta lebih dari aturan UU. Saya minta komitmen Tom Sushi untuk segera membayarnya. Jika tidak direspon dalam waktu dekat, saya akan menempuh jalur hukum dan melaporkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan ini secara resmi ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru,” tegas Lia mengakhiri keteranganya kepada Media ini.

Sementara itu, pihak manajemen Tom Sushi Pekanbaru akhirnya terpaksa buka suara meski memberikan jawaban yang terkesan mengambang. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, perwakilan HRD Tom Sushi Pekanbaru berinisial RA, tidak membantah adanya penahanan hak tersebut dan berdalih pihaknya baru mengajukan proses pembayaran.

“Waalaikumsalam Pak, terima kasih atas pesannya. Untuk hal ini, kami sedang mengajukan permintaan hak kompensasi Saudari Lia, dan kami juga berusaha akan menyelesaikan dengan karyawan yang bersangkutan langsung, Pak,” tulis RA mencoba berkilah.

Ironisnya, saat dicecar jurnalis mengenai alasan logis mengapa manajemen sebelumnya nekat menyunat hak pekerja dengan hanya menawarkan 1 bulan kompensasi padahal secara regulasi UU Cipta Kerja masa kerja 4 tahun wajib diganjar 4 bulan gaji. Namun, RA tampak bungkam dan tidak mampu memberikan alasan substantif.

Alih-alih menjelaskan dasar pemotongan hak 3 tahun kerja sebelumnya, RA justru melempar jawaban normatif dan berlindung di balik kalimat pemrosesan aturan.

“Siap Pak, kompensasi Sdri Lia sedang kami proses. Akan kami selesaikan sesuai regulasi langsung dengan karyawannya ya Pak,” kelit RA singkat tanpa merinci regulasi mana yang membenarkan penawaran 1 bulan upah di awal pertemuan.

Terpisah, Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa hak kompensasi bagi pekerja kontrak itu mutlak ada dan besaran nilainya telah diatur secara ketat oleh regulasi negara. Ia menyebut, instansinya akan melihat terlebih dahulu apa landasan dasar pemberhentian hubungan kerja tersebut.

“Uang kompensasi itu pasti ada, tinggal besarannya ada perhitungannya. Kemudian dia diberhentikan karena apa, karena kesalahan kah atau sepihak saja. Kalau masalah besaran kompensasi itu ada hitungannya sesuai regulasi,” jelas Iwan Simatupang saat dihubungi lewat pesan.

Lebih lanjut, Iwan memaparkan dasar hukum operasional yang mengikat seluruh pemberi kerja di wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, pemenuhan hak tersebut telah dikunci secara hukum di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja.

“Terhadap uang kompensasi diatur di dalam PP 35 Tahun 2021. Di mana berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) berbunyi bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT,” urai Kadisnaker Pekanbaru tersebut.

Iwan menambahkan, tata cara penghitungan besaran nominal uang kompensasi yang wajib dibayarkan perusahaan juga tidak boleh dilakukan secara tebang pilih atau direkayasa sepihak, melainkan wajib mengacu pada rumus proporsionalitas masa kerja.

“Terhadap besaran uang kompensasi dihitung secara proporsional sesuai masa kerja pekerja. Ini diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c PP 35/2021 yang berbunyi bahwa PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12, kemudian dikalikan 1 (satu) bulan upah,” pungkas Iwan Simatupang menutup penjelasannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *