DHARMASRAYA, Garda45.com — Dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Dharmasraya. SPBU 13.276.524 yang terletak di Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, diduga kuat terlibat dalam praktik distribusi ilegal BBM bersubsidi kepada kendaraan tangki modifikasi yang tidak memiliki identitas resmi atau dikenal sebagai “tangki siluman.”
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa (18/6), terlihat antrean kendaraan tangki yang mencurigakan berjejer di sekitar area SPBU. Diduga, kendaraan-kendaraan ini bukan untuk kebutuhan masyarakat umum, melainkan digunakan untuk penimbunan dan penyaluran ilegal BBM subsidi ke pihak ketiga.
“Padahal SPBU ini baru berdiri belum sampai setahun. Tapi kenyataannya sudah bermain-main dengan minyak subsidi. Kami kecewa,” ujar R (34), warga Koto Baru yang mengaku sering mengisi BBM di SPBU tersebut.
Warga lainnya mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi karena antrean kendaraan tangki besar yang tidak wajar.
“Kami datang jauh-jauh ke sini untuk menghindari antrean di SPBU lain. Tapi ternyata di sini malah dipenuhi mobil tangki. Kami menduga ini bukan untuk konsumsi pribadi,” ungkap S (42), warga lainnya.
LSM Gakorpan Desak Penindakan
Menanggapi temuan tersebut, Ketua LSM Gakorpan, Ayup Kelana, angkat bicara. Ia mengecam keras dugaan praktik penyelewengan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
“Ini bentuk kejahatan yang merugikan negara dan rakyat. BBM subsidi adalah hak masyarakat, bukan untuk dijual kembali oleh mafia tangki,” tegas Ayup kepada wartawan.
Gakorpan, kata Ayup, saat ini sedang mengumpulkan dokumentasi dan bukti-bukti yang akan dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum, termasuk Polres Dharmasraya dan pihak Pertamina.
“Kami mendesak Kapolres dan manajemen Pertamina tidak tutup mata. Harus ada tindakan tegas terhadap SPBU yang terindikasi nakal seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, Ayup juga meminta agar pemerintah daerah dan dinas terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Dharmasraya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU 13.276.524 belum memberikan keterangan resmi. Wartawan akan tetap berupaya menghubungi manajemen SPBU ini untuk info lebih lanjut .
Kasus ini menambah panjang daftar dugaan penyelewengan BBM subsidi di wilayah Dharmasraya. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan memperburuk akses masyarakat kecil, seperti petani, rakyat kecil dan pelaku UMKM, terhadap BBM subsidi yang menjadi penopang kegiatan ekonomi mereka sehari-hari.
Komentar