DHARMASRAYA, Garda45.com – Program pembangunan irigasi di Kabupaten Dharmasraya kembali menuai sorotan. Sejumlah sumber di lapangan menyebut, proyek irigasi di daerah tersebut diduga menggunakan batu gunung sebagai bahan utama untuk menghemat penggunaan semen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap mutu dan kualitas hasil pengerjaan.
Diketahui, proyek irigasi ini berjalan di 18 titik lokasi berbeda di wilayah Dharmasraya. Namun, pelaksanaannya justru menimbulkan tanda tanya di kalangan kelompok pengusul dan masyarakat sekitar.
Seorang sumber terpercaya yang meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa pada awalnya, Program ini diusulkan oleh P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Namun secara misterius, pelaksanaan proyek tersebut justru diambil alih oleh UPI (Unit Pelayanan Irigasi).
“P3A yang ngusulin, tapi entah kenapa pengerjaannya diambil oleh UPI. Padahal P3A sudah keluar biaya besar untuk proses usulan itu,” ujar sumber tersebut dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, ia menduga adanya indikasi sabotase administratif, karena nama pengusul dalam dokumen proyek disebut-sebut telah diubah dari P3A menjadi Poktan (Kelompok Tani). Akibatnya, biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh P3A menjadi sia-sia tanpa ada penggantian.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan bahwa tenaga kerja proyek justru banyak didatangkan dari luar daerah Dharmasraya. Hal ini membuat warga setempat tidak memiliki kesempatan untuk ikut bekerja di proyek pemerintah tersebut.
“Penduduk kampung sendiri tidak dilibatkan, padahal ini program yang mestinya melibatkan masyarakat sekitar,” tambah sumber itu.
Ia juga menyebut ada dugaan kuat proyek ini memiliki “titipan”, karena salah satu nama yang disebut ikut mengatur pelaksanaan di lapangan merupakan kerabat dari salah satu tokoh berpengaruh di daerah tersebut.
Tak hanya itu, panjang dan volume proyek irigasi juga disebut berbeda dari standar Program P3TGAI yang biasanya, meskipun alokasi dananya sama. Hal inilah yang menimbulkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan fisik di lapangan.
Masyarakat berharap, pihak Inspektorat, Dinas PSDA, dan aparat penegak hukum segera turun meninjau lokasi proyek guna memastikan apakah kegiatan ini sesuai spesifikasi dan aturan pelaksanaan yang berlaku.
“Kami takut ada intimidasi, tapi ini harus diusut tuntas. Jangan sampai uang rakyat dihabiskan untuk proyek yang kualitasnya diragukan,”ungkapnya.
Proyek ini juga diduga gunakan material ilegal tanpa izin, kalau dibiarkan proyek ini bisa jadi lumbung korupsi saja. Tutupnya (Dedi C)
Komentar