Siak, Garda45.com – Wakil Bupati Siak Syamsurizal menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan memprioritaskan belanja wajib seperti gaji, tunjangan kinerja (TPP), dan kebutuhan operasional dasar.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD hingga September 2025, yang dihadiri seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Siak di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Syamsurizal menyampaikan bahwa capaian realisasi fisik hingga September tercatat 62,16 persen, sedangkan realisasi keuangan baru 43,34 persen. Kondisi ini, katanya, menunjukkan adanya ketimpangan antara progres pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
“Kami memahami banyak OPD masih menunggu anggaran masuk. Namun, belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus tetap diprioritaskan agar penyerapan anggaran bisa meningkat,” ujar Syamsurizal.
Ia juga menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang semestinya diterima pada 25 Oktober mengalami pergeseran ke 31 Oktober, dan baru bisa diproses sekitar 3 November 2025.
“Bulan ini memang cukup besar, sekitar Rp100 miliar lebih. Sebelumnya hanya Rp53 miliar. Tapi dari perhitungan, masih ada yang belum tercover sepenuhnya untuk pembayaran di OPD,” terangnya.
Wabup meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk segera memproses pembayaran kegiatan prioritas, khususnya TPP, gaji bulan November, serta operasional listrik, air, dan bahan kimia di dinas teknis.
“Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menuturkan bahwa kondisi keuangan daerah masih perlu kehati-hatian. Pihaknya terus melakukan perhitungan antara kebutuhan dan potensi pendapatan daerah hingga akhir tahun agar pengelolaan keuangan tetap terkendali.
“Beberapa belanja mungkin akan terkendala pada proses pembayaran akhir tahun, karena kita masih menunggu apakah provinsi dan pusat menyalurkan tunda salur yang tersisa. Kalau disalurkan, Alhamdulillah bisa teratasi, kalau belum, tentu perlu penyesuaian lagi,” jelasnya.
BKD juga meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, terutama untuk gaji, TPP, dan kebutuhan hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan diminta segera disampaikan untuk menghitung kemampuan pembayaran sampai akhir tahun.
“Data kegiatan berkontrak sangat penting agar kami bisa menghitung kemampuan kas daerah secara akurat,” tambahnya.
Sementara Inspektur Kabupaten Siak, Faly Wurendarasto, selaku moderator rapat, menekankan pentingnya evaluasi terbuka terhadap capaian dan kendala yang dihadapi masing-masing OPD.
“Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama, yaitu realisasi fisik dan keuangan, serta kendala pelaksanaannya. Kalau fisiknya rendah, kenapa. Kalau keuangannya rendah, apa penyebabnya. Dari situ kita tahu langkah perbaikannya,” ujarnya.
Dari hasil laporan sementara, sejumlah OPD menunjukkan progres positif. Salah satunya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) yang mencatat realisasi fisik 99,06 persen dan keuangan 88,15 persen.
“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran,” pungkas Syamsurizal.**
Komentar