Politik

Jalan Hangtuah–Diponegoro Mulai Tertata, DPRD Desak Relokasi Layak untuk PKL

12
×

Jalan Hangtuah–Diponegoro Mulai Tertata, DPRD Desak Relokasi Layak untuk PKL

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka. (G45/fir).

PEKANBARU | Garda45.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Satpol PP Kota Pekanbaru yang menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Hangtuah hingga Diponegoro. Penataan itu membuat kawasan yang sebelumnya semrawut kini tampak lebih rapi, terutama di sekitar RSUD Arifin Achmad dan Masjid Agung An-Nur.

Menurut Bagus Oka, penertiban tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban kota dan keselamatan pengguna jalan. Namun ia menegaskan pemerintah kota tidak boleh berhenti pada tindakan penertiban semata, melainkan harus memberikan solusi jangka panjang bagi para PKL yang terdampak.

“Saya mendukung langkah penertiban ini. Kita harus jaga keteraturan kota, apalagi ini kawasan strategis di pusat Pekanbaru. Namun, di saat yang sama, para PKL juga perlu kehadiran solusi. Mereka tetap harus punya ruang untuk mencari nafkah,” ujar Bagus Oka, Kamis (20/11/2025).

Ia menilai banyak PKL sebenarnya ingin berjualan secara tertib, namun belum tersedia lokasi usaha yang layak dan sesuai kemampuan. Karena itu, ia mendorong Pemko Pekanbaru menyiapkan langkah penataan lanjutan agar para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian.

“Kita minta Pemko tidak hanya menertibkan, tapi juga menata. Artinya, perlu disiapkan tempat relokasi, sentra kuliner, atau zona usaha yang jelas. Jangan sampai penertiban selesai, tapi para pedagang kebingungan,” tambahnya.

Politisi Gerindra tersebut menilai penataan PKL merupakan bagian dari upaya memperbaiki tatanan kota sekaligus menjaga geliat ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, Pekanbaru memerlukan konsep penataan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan ruang publik dan keberlangsungan UMKM.

Ia mendorong OPD terkait seperti Disperindag, Diskop UKM, serta Satpol PP untuk duduk bersama menyusun peta solusi yang terukur. Termasuk menyediakan pendampingan usaha dan membentuk kawasan “koridor UMKM” di titik-titik yang memungkinkan.

“Kita ingin kota jadi tertib, tapi juga ingin ekonomi rakyat tetap hidup. Penertiban harus dibarengi dengan alternatif yang manusiawi,” tegas Rizky Bagus Oka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *