DUMAI | Garda45.com – DPRD Kota Dumai bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pengalihfungsian lima anak sungai di kawasan Pelindo Regional I Dumai. Satu hari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK), pimpinan dan anggota DPRD langsung turun ke lokasi untuk memeriksa titik yang diduga menjadi pemicu banjir di sejumlah wilayah. Turlap berlangsung Senin pagi (24/11/2025).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Dumai Hasrizal, didampingi Ketua DPRD Dumai Agus Miswandi SAB dan Ketua Komisi II Muhammad Dochlas SH. Turut serta hampir seluruh anggota Komisi II dan III, serta unsur teknis mulai dari BWSS Wilayah III Riau, Polres Dumai, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas PUPR Kota Dumai, KSOP, hingga KSKP Pelabuhan Dumai.
Di lapangan, rombongan memeriksa delapan drainase yang diklaim Pelindo sebagai pengganti lima anak sungai yang sudah dialihfungsikan. Pemeriksaan dilakukan secara detail dari arah hulu hingga hilir untuk memastikan apakah alur baru benar-benar mampu menjalankan fungsi pengendali banjir.
Ketua Komisi III Hasrizal menegaskan turlap ini penting untuk memperjelas kondisi sebenarnya di lapangan.
“Transparansi sangat dibutuhkan. Kita ingin memastikan apakah pengalihan alur ini justru memperparah banjir. Semua titik hari ini kami cek langsung,” tegasnya.
Ketua DPRD Dumai, Agus Miswandi, juga menyoroti perubahan tata ruang akibat pengalihfungsian anak sungai tersebut. Ia menekankan bahwa alur sungai bukan ruang yang bisa diubah sepihak oleh perusahaan.
“Aspirasi masyarakat melalui ARUK sudah kita lihat sendiri. Penyempitan dan penutupan jalur air jelas memberi kontribusi besar terhadap banjir. Ini harus masuk pembahasan tata ruang baru,” ujarnya.
Menurut Agus, anak sungai yang berfungsi menampung dan mengalirkan limpahan air kini terganggu karena aktivitas pembangunan di kawasan Pelindo. Kondisi itu memperbesar potensi genangan saat hujan lebat.
Hasrizal menambahkan bahwa seluruh titik aduan kini sudah diverifikasi secara langsung.
“Turlap ini memastikan data kita benar sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Semua lokasi sudah kita periksa,” katanya.
DPRD Dumai bersama unsur teknis dan masyarakat melalui ARUK berkomitmen merumuskan skema penataan ulang drainase dan alur sungai. Mereka menilai persoalan banjir hanya dapat diselesaikan jika alur air dikembalikan pada fungsi ekologisnya dan penataan kawasan pelabuhan dilakukan secara terpadu.
