JAKARTA | Garda45.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mengawal percepatan berbagai program strategis nasional agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2025).
Bima memaparkan bahwa Kemendagri memberikan dukungan penuh terhadap target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga percepatan pendataan lahan untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Kami percepat titik-titik pembangunan SPPG terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tegasnya.
Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional telah meneken Surat Keputusan Bersama untuk mendorong percepatan pembangunan SPPG di seluruh daerah. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendukung program ini di lapangan.
Sepanjang satu tahun terakhir, Kemendagri konsisten mengawal peningkatan kapasitas aparatur desa, lurah, hingga camat untuk menyukseskan Kopdeskel Merah Putih. Untuk memperkuat infrastruktur koperasi yang menjadi episentrum ekonomi rakyat itu, Kemendagri telah membentuk Satgas khusus pendataan lahan pemerintah, termasuk lahan milik BUMN.
“Satgas ini fokus mendata perkembangan lahan yang bisa digunakan untuk Kopdeskel,” terang Bima.
Di sektor kesehatan, Bima menegaskan komitmen pihaknya mengawal layanan cek kesehatan gratis di daerah agar benar-benar menjangkau masyarakat. Pengendalian tuberkulosis juga terus dikonsolidasikan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kemendagri turut memberikan atensi pada Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemda didorong membebaskan BPHTB dan retribusi PBG, agar masyarakat semakin mudah mengakses hunian layak.
“Pak Menteri langsung turun ke lapangan mempercepat perizinan dan menyederhanakan aturan,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Kemendagri meminta pemda memfasilitasi Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan, aset daerah, dan pemenuhan tenaga pendidik.
Bima juga menyinggung komitmen Kemendagri mendukung upaya swasembada pangan melalui penguatan irigasi, penataan distribusi pupuk, hingga pencegahan alih fungsi lahan. Penanganan sampah dengan skema waste to energy turut menjadi perhatian.
“Nah itu seluruh dukungan kami bagi program prioritas nasional,” tegasnya.
Selain memaparkan strategi dukungan program Presiden, Kemendagri juga membeberkan sejumlah agenda utama yang tengah berjalan: pengendalian inflasi, perluasan Identitas Kependudukan Digital (IKD), penguatan regulasi daerah, hingga peningkatan SDM aparatur.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dengan kehadiran sejumlah pejabat kementerian/lembaga seperti Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, serta unsur pimpinan Kemendagri lainnya.
