PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi capaian program inklusi keuangan sepanjang 2025 serta menyiapkan strategi baru untuk memastikan akses layanan keuangan semakin merata dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi dilakukan dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (26/11/2025).
Asisten II Setdaprov Riau Helmi D menegaskan bahwa TPAKD berperan besar dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat yang telah menjadi prioritas di dalam RPJMD.
“Kami menempatkan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama. Akses keuangan yang luas, aman, dan terjaga adalah penggerak paling penting untuk mencapai hal tersebut,” tegas Helmi.
Ia menilai UMKM sulit berkembang jika tidak mendapatkan dukungan layanan keuangan yang memadai. Untuk itu, program TPAKD harus sejalan dengan target penurunan kemiskinan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan pelaku usaha mikro.
Helmi juga mengingatkan agar setiap program tidak berhenti pada kegiatan administratif, melainkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu yang ia soroti adalah program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang diminta tidak hanya mengejar angka, tetapi disertai edukasi.
“Harus ada pendampingan, tidak cukup hanya membuka rekening. Dampaknya harus terasa,” ujarnya.
Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau, Elvira Azwan, menambahkan rapat pleno ini menjadi momentum untuk mengukur keberhasilan program sepanjang tahun. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau.
“Inklusi keuangan bukan hanya seberapa banyak masyarakat memiliki rekening atau akses digital, tetapi bagaimana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Elvira menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi perhatian agar benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan. Karena itu, setiap agenda TPAKD harus memiliki target dan penanggung jawab jelas, serta mampu menunjukkan dampak.
Rapat pleno ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem keuangan daerah, mengakselerasi kesejahteraan masyarakat, serta memastikan ekonomi Riau tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
