SELATPANJANG | Garda45.com — Setelah melalui rangkaian pembahasan yang intens, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD, Kamis malam (27/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali dan dihadiri Bupati H. Asmar, Wakil Bupati Muzamil Baharudin, serta unsur Forkopimda.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD, total pendapatan daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.120.725.470.211, yang sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer Rp897.216.846.418, serta PAD Rp223.508.623.793.
Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp1.162.419.751.455. Komponen belanja masih didominasi Belanja Operasi senilai Rp922.001.341.440. Selanjutnya Belanja Modal Rp87.159.463.915, Belanja Transfer Rp152.258.946.100, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1 miliar.
Postur tersebut membuat APBD 2026 mengalami defisit Rp41.694.281.244. Pemerintah daerah memastikan defisit akan ditutupi melalui pembiayaan daerah sesuai ketentuan regulasi.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin dalam sambutan Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 merupakan dokumen anggaran yang disusun secara sinkron, mengacu pada RKPD, KUA-PPAS, dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Ini menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Setelah ini, akan kita ajukan ke Gubernur Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda,” ucap Muzamil.
Sebelum pengesahan, juru bicara Banggar DPRD, Darsini, menekankan bahwa APBD harus mencerminkan perencanaan matang dan proporsional, serta menjamin asas keadilan dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah memastikan pembahasan selesai sesuai jadwal.
“Kita optimistis pembangunan di Kepulauan Meranti semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Muzamil.
