PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menekan potensi bencana hidrometeorologi di tengah cuaca ekstrem yang melanda. Upaya mitigasi dipacu, mulai dari perbaikan sistem drainase hingga penguatan koordinasi lintas-instansi. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, saat membuka penyampaian laporan akhir penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat (28/11/2025).
Markarius menyebut RPB menjadi instrumen penting dalam pemetaan risiko dan strategi penanggulangan bencana komprehensif di ibu kota Provinsi Riau tersebut.
“Risiko potensi bencana itu harus turun, harus berkurang. Karena saat ini bencana tidak hanya banjir,” tegasnya.
Selain banjir, Pekanbaru kini menghadapi ancaman tanah longsor, angin puting beliung, hingga kebakaran rumah akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, penanganan multidimensi diperlukan dengan kolaborasi seluruh pihak.
Data menunjukkan bahwa sekitar 70 persen wilayah Kota Pekanbaru masuk zona rawan banjir. Fakta tersebut menjadi dasar Pemko melakukan intervensi serius di titik-titik kritis.
“Intervensi dilakukan melalui normalisasi drainase, pembersihan sungai, hingga pembangunan saluran irigasi agar air tidak menggenang dan cepat mengalir,” ujar Markarius.
Selain langkah fisik, Pemko meningkatkan kesiapsiagaan personel. TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait telah menyatakan siaga penuh menghadapi ancaman curah hujan tinggi hingga Desember mendatang. Sinergi pengawasan dan respons cepat diperkuat untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Markarius menegaskan, Pemko juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi. Edukasi rutin dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di tingkat lingkungan.
“Keselamatan warga adalah prioritas. Koordinasi akan terus kami perkuat,” pungkasnya.
Dengan peta risiko yang semakin jelas, Pemko berharap penanganan bencana dapat semakin efektif dan tepat sasaran, sehingga Pekanbaru mampu melewati periode cuaca ekstrem tanpa dampak besar yang merugikan masyarakat.
