RIAAU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Riau memastikan langkah tegas dalam menindak aktivitas penambangan ilegal yang marak di berbagai daerah. Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengendalikan dan memberantas aktivitas ilegal yang telah merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan cepat dan terukur melalui rapat berkala untuk memastikan lokasi penindakan tepat sasaran.
“Kita akan bergerak cepat. Data lokasi penambangan ilegal harus jelas dan terintegrasi agar tindakan yang dilakukan tepat dan efektif,” ujar Helmi.
Ia mengungkapkan bahwa penambangan ilegal di Riau terbagi dua kategori: aktivitas tanpa izin sama sekali, dan aktivitas yang beroperasi di luar ketentuan izin yang diberikan. Keduanya disebut akan ditindak secara tegas sesuai aturan.
“Dengan tim ini, InsyaAllah kita mampu melakukan percepatan pemberantasan dan penuntasan aktivitas penambangan ilegal. Prinsipnya, ada sanksi yang akan ditegakkan,” tambahnya.
Helmi menyebut, hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau memiliki titik aktivitas penambangan ilegal. Hanya Kabupaten Kepulauan Meranti yang relatif bebas, karena mayoritas wilayahnya berupa lahan gambut dan rawa yang tidak memiliki potensi galian C.
Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan perang terhadap kegiatan penambangan ilegal dalam pertemuan di Hambalang beberapa waktu lalu. Instruksi tersebut kemudian diterjemahkan oleh Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 sebagai payung hukum tindakan di daerah.
Pemprov memastikan bahwa pembentukan satgas ini akan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait agar penanganan bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.
