PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan ini membahas kondisi inflasi daerah serta langkah-langkah pengendalian harga dan percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan diikuti dari RCC Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Senin (22/12/2025).
Forum ini menjadi ajang pemantauan perkembangan inflasi di daerah sekaligus evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif memantau pergerakan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan awal tahun.
Ia menilai pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga agar tekanan inflasi dapat ditekan.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pasokan hingga distribusi, sehingga harga tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, Tomsi juga menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Ia meminta daerah mempercepat proses penyediaan lahan, perizinan, serta dukungan infrastruktur dasar untuk mendorong realisasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Percepatan perizinan dan kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program perumahan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Koordinator Kebijakan Perekonomian Provinsi Riau, Indrianasari, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di daerah dilakukan melalui pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan pasar murah, serta koordinasi antarperangkat daerah.
Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Pemantauan harga dan penguatan koordinasi terus dilakukan agar pasokan tetap tersedia dan harga terkendali,” ujarnya.
Terkait Program 3 Juta Rumah, Indrianasari menyebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan percepatan perizinan, fasilitasi penyediaan lahan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak pengembang guna mendukung pelaksanaan program tersebut di Provinsi Riau.
