PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Kamis (25/12/25).
Di awal masa jabatan, pasangan ini dihadapkan pada beban utang daerah yang tidak kecil, mencapai Rp467 miliar, akumulasi kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, melalui penataan fiskal yang lebih disiplin dan penguatan pendapatan daerah, Pemko Pekanbaru perlahan mampu keluar dari tekanan keuangan tanpa mengorbankan program prioritas.
Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengungkapkan bahwa hingga hari ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai Rp1,165 triliun.
“Capaian PAD ini menunjukkan kinerja optimal Badan Pendapatan Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah. Ada perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan yang lebih terukur,” ujar Zulhelmi, Kamis (25/12/2025).
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci utama bagi Pemko Pekanbaru dalam menata kembali keuangan daerah. Dengan pendapatan yang semakin kuat, pemerintah daerah tidak hanya mampu menutup kewajiban lama, tetapi juga menjaga ritme pembangunan tetap berjalan.
Salah satu capaian penting di bawah kepemimpinan Agung Nugroho dan Markarius Anwar adalah kemampuan Pemko Pekanbaru menyelesaikan pembayaran utang warisan secara bertahap. Pembayaran tersebut mencakup kewajiban kontraktual kepada pihak ketiga serta kewajiban lain yang selama ini menjadi beban APBD.
“Pengelolaan keuangan yang semakin tertata memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan tanpa menghambat pembangunan. Ini yang menjadi fokus utama pimpinan daerah,” jelas Zulhelmi.
Sepanjang tahun 2025, Pemko Pekanbaru tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan, yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Tercatat sebanyak 33 ruas jalan diperbaiki dan dibangun dengan total panjang sekitar 38 kilometer. Seluruh proyek tersebut dilaksanakan tanpa adanya skema tunda bayar, sebuah indikator penting membaiknya kondisi fiskal daerah.
Pembangunan infrastruktur jalan dinilai krusial untuk mendukung mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta kelancaran distribusi barang dan jasa di Kota Pekanbaru. Di tengah upaya pelunasan utang, keberlanjutan pembangunan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara seimbang.
Selain sektor infrastruktur, perhatian terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal Pemko Pekanbaru. Pemerintah kota menargetkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 14 bulan bagi ASN. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga motivasi dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Zulhelmi menegaskan bahwa stabilitas keuangan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membayar utang, tetapi juga dari konsistensi pemerintah dalam memenuhi hak-hak pegawai dan menjaga kualitas pelayanan publik.
“Keuangan daerah yang sehat harus berdampak langsung pada pelayanan. ASN bekerja dengan tenang, pembangunan berjalan, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.
Langkah-langkah penataan fiskal yang dilakukan di era Agung Nugroho–Markarius Anwar dinilai sebagai upaya pemulihan kepercayaan terhadap tata kelola keuangan Pemko Pekanbaru. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati, transparan, dan berbasis prioritas, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif.
Meski masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga tren peningkatan PAD dan mengendalikan belanja, Pemko Pekanbaru kini berada pada jalur yang lebih stabil dibandingkan awal masa jabatan. Beban utang yang semula membayangi perlahan dapat dikendalikan, sementara program pembangunan tetap berjalan.
Dengan kondisi tersebut, Pemko Pekanbaru optimistis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan fondasi keuangan yang lebih kuat. Ke depan, penguatan pendapatan daerah dan disiplin anggaran akan terus menjadi fokus agar keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik dapat terjaga secara konsisten.
