TEMBILAHAN | Garda45.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi tekanan inflasi serius menjelang akhir tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (29/12/25), terungkap bahwa Indragiri Hilir menempati peringkat ketiga inflasi tertinggi secara nasional.
Rapat yang berlangsung di Kantor Diskominfopers Tembilahan itu dihadiri Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, mewakili Bupati Indragiri Hilir Herman. Forum nasional tersebut membahas perkembangan inflasi pusat dan daerah berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga Minggu Ke-4 Desember 2025.
Data inflasi year on year (y-on-y) November 2025 mencatat Provinsi Riau sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia, mencapai 4,27 persen. Angka tersebut melampaui target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Situasi lebih mengkhawatirkan terlihat di tingkat kabupaten. Kabupaten Indragiri Hilir tercatat mengalami inflasi sebesar 6,69 persen (y-on-y), menempatkannya pada posisi ketiga inflasi tertinggi nasional. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga yang kuat, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat.
Rapat koordinasi juga mengungkap bahwa pada Minggu Ke-4 Desember 2025, sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan IPH dibandingkan minggu sebelumnya. Sejumlah komoditas strategis menjadi penyumbang utama kenaikan harga, di antaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, serta bawang merah.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, mulai dari penguatan distribusi pangan, pengawasan stok, hingga optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui sinergi pusat dan daerah, pemerintah berharap stabilitas harga dapat dijaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta ketersediaan bahan pokok tetap aman memasuki awal tahun 2026
