PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan peringatan serius terhadap meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di akhir tahun. Data terbaru menunjukkan ratusan wilayah berada dalam status rawan, sementara pemerintah daerah diminta tidak lagi bersikap reaktif.
Instruksi tegas itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Kamis (18/12/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan kesiapsiagaan penuh seluruh kabupaten dan kota menghadapi potensi banjir dan longsor.
Berdasarkan pemetaan yang dimiliki Pemprov Riau, sebanyak 93 kecamatan dan 170 desa masuk kategori rawan banjir, sementara 23 kecamatan dan 36 desa berpotensi mengalami longsor. Angka tersebut menunjukkan ancaman yang tidak bisa dianggap ringan, terutama di tengah meningkatnya intensitas hujan.
“Wilayah-wilayah yang setiap tahun mengalami genangan dan longsor tidak boleh lagi menunggu kejadian. Apel kesiapsiagaan harus segera dilakukan dan posko bencana wajib aktif 24 jam,” tegas Syahrial.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan bukan sekadar formalitas. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan sistem respons darurat berjalan efektif, mulai dari kesiapan personel hingga ketersediaan sarana pendukung di lapangan.
Pemprov Riau juga menetapkan langkah mitigasi fisik sebagai prioritas. Normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta pengawasan titik rawan drainase diperintahkan untuk dipercepat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta menyiagakan alat berat di lokasi-lokasi kritis agar penanganan dapat dilakukan tanpa jeda saat bencana terjadi.
Selain itu, koordinasi lintas sektor kembali ditekankan, khususnya dengan pengelola PLTA Koto Panjang. Sistem peringatan dini atau Early Warning System banjir dinilai harus benar-benar berfungsi, bukan hanya di atas kertas.
“Peringatan dini harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan jelas. Jangan sampai air sudah masuk ke rumah warga baru informasi disampaikan,” ujarnya.
Dalam kondisi darurat, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga diminta tidak berbelit. Syahrial mengingatkan seluruh kepala daerah agar memahami mekanisme penggunaan BTT sehingga bantuan dapat segera disalurkan saat dibutuhkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, lanjut Syahrial, memprakirakan peningkatan curah hujan pada dasarian kedua hingga ketiga Desember. Wilayah Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru menjadi daerah yang harus mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, kecepatan langkah mitigasi menjadi kunci untuk mencegah jatuhnya korban dan kerugian lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya sistem pelaporan bencana yang berjalan real-time dan berjenjang, tanpa terhambat prosedur administratif.
“Koordinasi harus cepat, data harus akurat, dan laporan harus langsung. Keselamatan masyarakat tidak boleh kalah oleh urusan birokrasi,” tutup Syahrial.
