PEKANBARU | Garda45.com – Pengamat publik Saiman Pakpahan menilai kesinambungan pembangunan di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada solidnya hubungan kerja antara DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota (Pemko). Menurutnya, sejumlah kebijakan dan program yang telah berjalan mulai menunjukkan dampak langsung bagi masyarakat.
Saiman menyebut, program yang dijalankan Wali Kota Pekanbaru dalam satu tahun terakhir bergerak pada kebutuhan dasar warga, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pembenahan drainase, hingga kebijakan fiskal yang berdampak pada pengurangan beban ekonomi masyarakat.
“Manfaatnya sudah dirasakan. Karena itu, DPRD perlu memastikan program tersebut berjalan konsisten, tidak terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek,” kata Saiman, Jumat (2/1/2026).
Ia secara khusus menyoroti kebijakan penurunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai sebagai langkah konkret dan terukur dalam membantu masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Kebijakan tersebut dianggap memberikan ruang napas di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.
Selain itu, penataan ulang sistem parkir kota juga dinilai sebagai upaya pembenahan tata kelola layanan publik. Menurut Saiman, sektor parkir selama ini kerap menjadi sumber keluhan masyarakat, baik dari sisi ketertiban maupun transparansi pengelolaan.
“Jika dikelola dengan baik, parkir bukan hanya soal ketertiban lalu lintas, tapi juga soal keadilan layanan dan potensi pendapatan daerah,” ujarnya.
Tak hanya program daerah, Saiman turut menyoroti keterlibatan Pemko Pekanbaru dalam pelaksanaan program strategis nasional. Program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai agenda penting yang membutuhkan dukungan lintas sektor agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Program ini menyentuh langsung pendidikan dan kesehatan. Dampaknya jangka panjang, sehingga pengawasan dan dukungan DPRD menjadi krusial,” katanya.
Saiman menegaskan, DPRD dan pemerintah daerah memiliki posisi sejajar sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan yang harmonis dan profesional dinilai menjadi faktor utama agar kebijakan publik tidak berhenti di atas kertas.
Ia menilai tahun 2026 menjadi fase penting untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Pekanbaru. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan, melainkan keberlanjutan pembangunan yang nyata dan konsisten.
“Yang diharapkan warga sederhana: pembangunan terus berjalan dan kualitas hidup membaik. Itu hanya bisa dicapai jika kolaborasi DPRD dan Pemko dijaga dengan serius,” pungkasnya.
