Pekanbaru, Garda45.com – Pemerintahan Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho menghadapi desakan keras dari Aliansi GEMMPAR RIAU, yang menuntut agar Pemko segera melunasi kewajiban pembayaran kegiatan tunda bayar kepada kontraktor dan pengusaha lokal. Desakan ini bukan sekadar orasi kosong, para pelaku usaha disebut telah mengalami dampak ekonomi serius, bahkan sampai menyegel fasilitas layanan publik seperti rumah sakit.
Koordinator Umum GEMMPAR Riau, Erlangga, mengungkapkan bahwa penundaan pembayaran yang dilakukan oleh Pemko bukan hanya persoalan administratif, melainkan telah berujung pada penderitaan masyarakat kecil.
Dalam orasinya pada Kamis (8/5/2025), di depan Gerbang Pemko Pekanbaru di Kec. Tenayan Raya itu, Erlangga mengungkap bahwa sejumlah pengusaha kecil dan UMKM kini dalam kondisi kritis akibat dana proyek yang tak kunjung dibayarkan.
“Kami menerima laporan, salah satu rekanan sampai menyegel Rumah Sakit Tuah Madani karena pekerjaan yang telah mereka selesaikan belum dibayar. Ini bukti nyata dampaknya. Ekonomi lokal lumpuh, pelaku usaha menjerit,” tegas Erlangga.
Tak hanya itu, GEMMPAR juga menyoroti respons pemerintah kota yang dinilai arogan dan tidak berpihak pada rakyat. Erlangga menyayangkan pernyataan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang mengancam akan membawa pihak-pihak pengkritik kebijakan tunda bayar ke jalur hukum.
“Sikap seperti ini bukan solusi, justru memperkeruh suasana. Pemerintah seharusnya introspeksi, bukan menggertak rakyat yang menuntut haknya. SPK dan SPM itu bukan imajinasi, itu kontrak yang sah dan wajib dibayar,” ujar Erlangga lantang.
Menurutnya, jika Pemko Pekanbaru terus mengabaikan kewajibannya, maka konsekuensi terbesarnya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kota pekanbaru. Erlangga bahkan menyindir janji-janji Wali Kota Agung Nugroho yang kerap menyatakan akan “membersihkan Pekanbaru”.
“Walikota sering umbar janji bersihkan kota. Tapi yang kami pertanyakan, bersihkan kota atau bersihkan uang rakyat? Jangan sampai jargon jadi tameng untuk menutupi ketidakmampuan membayar kewajiban,” kritiknya.
Selain soal tunda bayar, GEMMPAR juga menyerukan penegakan hukum terhadap dugaan gratifikasi yang menyeret nama-nama pejabat tinggi Pemko Pekanbaru, dalam kasus Korupsi mantan Pj Wali Kota Risnandar dan mantan Sekda Indra Pomi.
GEMMPAR membawa spanduk dan poster bertuliskan nama-nama pejabat yang diduga turut terlibat memberikan gratifikasi dalam kasus yang tengah disidangkan oleh KPK. Erlangga merujuk pada pernyataan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyebut adanya keterlibatan beberapa pejabat aktif dalam lingkup Pemko Pekanbaru.
“Kami tidak asal bicara. Nama-nama mereka disebut di persidangan. Kami minta KPK jangan pilih kasih. Usut tuntas dan tangkap seluruh pejabat yang terlibat gratifikasi. Jangan ada yang dilindungi,” tegasnya.
Menurut Erlangga, publik sudah muak dengan praktik kotor yang merugikan keuangan negara. Ia meminta seluruh pejabat yang terlibat segera dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum.
“Copot semua pejabat yang namanya disebut memberi gratifikasi kepada Risnandar dan Indra Pomi. Ini soal integritas birokrasi. Kami tak ingin ada pencuri berdasi yang tetap duduk nyaman di kantor pemerintahan,” seru Erlangga.
Menanggapi aksi GEMMPAR, Kabaq Hukum Pemko Pekanbaru, Edi, menyampaikan bahwa seluruh tuntutan akan diteruskan kepada Walikota Pekanbaru.
“Empat poin tuntutan dari rekan-rekan aliansi akan kami sampaikan ke pimpinan. Kami tidak bisa mengambil keputusan langsung, tapi kami pastikan semua akan diproses,” ujarnya.
Namun, tanggapan itu dinilai terlalu normatif oleh GEMMPAR. Erlangga menegaskan kepada Edi, Kabag Hukum Pemko Pekanbaru yang menerima pernyataan sikap massa, agar segera menindaklanjuti persoalan tunda bayar dan tuntutan pencopotan pejabat bermasalah.
“Tolong sampaikan langsung ke Wali Kota. Kontraktor dan pengusaha kecil sudah babak belur. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Segera bayar dan copot pejabat yang terlibat korupsi,” katanya.
GEMMPAR pun memberikan ultimatum. Jika dalam waktu dekat tidak ada realisasi dari Pemko, maka gelombang aksi yang lebih besar akan digelar dengan jumlah massa yang lebih banyak. Mereka mengklaim telah menyiapkan jaringan aksi lintas elemen untuk mengawal isu ini sampai tuntas.
“Kami tidak main-main. Jika tidak dibayar, kami akan turun lagi dengan massa lebih besar. Ini bukan hanya soal uang, ini soal keadilan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya,” pungkas Erlangga dengan tegas. (red).
Komentar