BENGKINANG | Garda45.com – Bupati Kampar Ahmad Yizar S.Sos M.T yang diwakili Asisten II Setda Kampar Suhermi S.T mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Evaluasi Pemerintah Daerah dalam Program Nasional 3 Juta Rumah, Senin (17/11/2025).
Rakor yang dipimpin oleh Wakil II Mentri Dalam Negeri Dr Bima Arya Sugiarto menyampaikan inflasi nasional per Oktober 2025 (y-on-y) 2,86% dan untuk (m-to-m) 0,28%! dengan komoditas penyumbang utama yaitu emas, cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Dalam zoom tersebut menghadirkan berbagai arahan strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat peran daerah dalam memastikan Kebutuhan bahan pangan pokok lokal program MBG untuk mengendalikan inflasi daerah, serta menilai progres daerah dalam mendukung pencapaian target penyediaan rumah layak huni secara nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Suhermi menegaskan komitmen penuh Pemkab Kampar dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan stok pangan, operasi pasar murah, pemantauan harga harian di minggu kedua November, serta koordinasi intensif dengan Forkopimda dan OPD terkait.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok adalah prioritas kami. Pemkab Kampar terus mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi agar masyarakat tidak terbebani oleh fluktuasi harga,” ujar Suhermi.
Pada sesi pembahasan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapan bahan pokok lokal daerah dalam program MBG, pemenuhan gizi, agar program berjalan tepat guna mengurangi inflasi di daerah.
Menanggapi hal itu, Asisten 2 menyampaikan bahwa daerah siap memperkuat sinergi lintas sektor demi mendukung keberhasilan program MBG.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar penyelenggaraan MBG di Kampar dapat berjalan baik, akuntabel, dan benar-benar meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tegas Asisten II Suhermi.
Selanjutnya, Rakor juga menyoroti Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, di mana pemerintah pusat meminta Pemda mempercepat proses perizinan, dukungan ketersediaan lahan, dan kemitraan dengan pengembang agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapat akses perumahan layak dan terjangkau.
Suhermi menyampaikan bahwa Pemkab Kampar terus berupaya mempercepat layanan perizinan dan membuka ruang kolaborasi untuk mendukung program nasional tersebut.
“Kami siap mempercepat berbagai aspek pendukung agar target Program 3 Juta Rumah dapat terealisa,” tutupnya.
