PEKANBARU | Garda45.com – Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat menindaklanjuti pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang bernilai Rp8,321 triliun. Tiga hari setelah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Riau pada Sabtu (29/11/2025), draf APBD tersebut langsung disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut proses evaluasi merupakan tahapan penting sebelum anggaran bisa dijalankan secara penuh.
“APBD Riau 2026 tiga hari setelah pengesahan sudah kita sampaikan dan sudah diterima Kemendagri untuk dievaluasi,” kata Syahrial, Minggu (7/12/2025).
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan, evaluasi Kemendagri biasanya memakan waktu maksimal 14 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
“Sekarang kita menunggu jadwal evaluasi. Biasanya paling lama 14 hari kerja setelah diusulkan kita terima jadwal evaluasi,” ujarnya.
Jika tahapan evaluasi dan penetapan akhir selesai tepat waktu, Pemprov dapat langsung menggerakkan program-program prioritas sejak awal tahun. Syahrial menegaskan, sejumlah kegiatan membutuhkan lelang dini dan penganggaran yang tidak boleh terhenti saat memasuki Januari.
“Misalnya untuk kegiatan yang membutuhkan lelang dini, dan yang sifatnya kontinu seperti makan minum di rumah sakit dan sekolah boarding. Supaya tidak ada kendala di bulan Januari. Karena bulan Januari itu harus jalan,” tandasnya.
Pemprov berharap seluruh tahapan dapat berjalan efektif sehingga pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2026 tak mengalami keterlambatan seperti pada sejumlah daerah lainnya.
