Pekanbaru, Garda45.com – Tekanan efisiensi anggaran kembali memaksa Pemerintah Provinsi Riau melakukan seleksi ketat terhadap proyek infrastruktur strategis. Tahun 2026 ini, dari dua jembatan vital yang diusulkan Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya satu yang dipastikan masuk tahap pembangunan, Jembatan Selat Akar.
Kepastian tersebut mengemuka usai pertemuan antara Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026). Pertemuan itu menjadi ruang klarifikasi sekaligus negosiasi atas nasib infrastruktur penghubung yang sangat dinantikan masyarakat Meranti.
Bupati Asmar mengungkapkan, pada tahap awal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya berhasil memperjuangkan penganggaran dua proyek jembatan sekaligus. Jembatan Selat Akar diusulkan dengan nilai Rp30 miliar, sementara Jembatan Panglima Sampul dirancang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp50 miliar.
Namun realitas fiskal berkata lain. Pengetatan belanja akibat efisiensi anggaran yang melanda hampir seluruh pemerintah daerah membuat Pemprov Riau harus mengambil keputusan prioritas.
“Dengan kondisi anggaran yang ada, Pemprov Riau baru mampu merealisasikan satu pembangunan jembatan, yakni Jembatan Selat Akar,” ujar Asmar.
Meski keputusan tersebut membuat pembangunan Jembatan Panglima Sampul tertunda, Asmar menegaskan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan proyek tersebut. Ia berharap, melalui APBD Perubahan 2026 atau paling lambat tahun anggaran 2027, jembatan yang telah roboh itu dapat kembali masuk daftar prioritas.
“Kami sudah sampaikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Riau agar Jembatan Panglima Sampul tetap diperjuangkan. Idealnya bisa di APBD Perubahan 2026, atau paling lama 2027,” tegasnya.
Asmar juga menyadari betul dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat robohnya jembatan tersebut. Akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan dasar warga terganggu. Namun di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk memahami keterbatasan keuangan daerah yang terimbas kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami mohon masyarakat bersabar. Yang terpenting, tahun ini pembangunan Jembatan Selat Akar harus kita kawal bersama hingga benar-benar tuntas,” ucapnya.
Nada optimisme juga disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan demi percepatan pembangunan daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Kami berharap doa dan dukungan masyarakat. Apa yang diperjuangkan Bupati dan disampaikan Ketua DPRD Provinsi adalah ikhtiar bersama untuk Meranti yang lebih baik,” kata Khalid
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, secara terbuka mengakui keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Provinsi Riau, kata dia, tidak akan lepas tangan.
“Kondisi APBD memang sangat terbatas. Tetapi kami akan terus mencari celah dan ruang anggaran agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat diakomodasi,” ujar Kade.
Ia menegaskan, persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti—khususnya dua jembatan yang telah roboh—menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau karena menyangkut akses vital masyarakat.
“Jembatan-jembatan ini bukan sekadar proyek, melainkan urat nadi mobilitas warga. Karena itu harus menjadi prioritas penanganan pada 2026,” tegas Kade.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST, yang memastikan kesiapan teknis pembangunan Jembatan Selat Akar agar dapat segera direalisasikan sesuai rencana.**
