Politik

Infrastruktur Meranti Kritis, Bupati Asmar Mengadu ke DPRD Riau Soal Jembatan dan Jalan di Provinsi

24
×

Infrastruktur Meranti Kritis, Bupati Asmar Mengadu ke DPRD Riau Soal Jembatan dan Jalan di Provinsi

Sebarkan artikel ini
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, berdiskusi dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, membahas percepatan perbaikan jembatan dan ruas jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan di Kantor DPRD Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).(R45/Rudi).

Pekanbaru, Garda45.com – Persoalan infrastruktur yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mendapat perhatian serius. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, turun langsung memperjuangkan perbaikan jembatan dan ruas jalan provinsi dengan menemui Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam pertemuan resmi di Kantor DPRD Riau, Rabu (21/1/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyuarakan kondisi riil infrastruktur yang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Bupati Asmar hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rahmat Kurnia, S.T., membawa daftar usulan prioritas yang dinilai tidak lagi bisa ditunda.

Sejumlah jembatan dan ruas jalan provinsi di wilayah Meranti dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan beberapa di antaranya telah roboh. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan serta mengganggu denyut perekonomian daerah kepulauan tersebut.

Dalam paparannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia meminta dukungan penuh DPRD Provinsi Riau agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, secara terbuka mengakui keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan komitmen DPRD Riau untuk tetap memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

“Kondisi APBD tahun ini memang sangat terbatas. Namun DPRD akan berupaya mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap bisa diakomodir,” ujar Kaderismanto.

Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau, terutama keberadaan dua jembatan yang telah roboh dan merupakan akses vital masyarakat.

“Meranti memiliki jembatan yang kondisinya sangat mendesak karena sudah jatuh dan roboh. Ini akses utama warga, sehingga harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas respons positif DPRD Provinsi Riau. Ia berharap perjuangan tersebut tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi dapat diteruskan hingga ke pemerintah pusat.

“Yang paling mendesak adalah Jembatan Panglima Sampul yang kondisinya sudah rusak berat. Insya Allah akan kita usulkan ke tingkat provinsi dan juga ke pemerintah pusat, termasuk Jembatan Selat Akar serta infrastruktur jalan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Bupati, seluruh usulan telah disampaikan secara komprehensif dan mendapat sambutan baik sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun Kepulauan Meranti secara berkelanjutan.

Harapan senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti turut mendoakan perjuangan ini. Apa yang disampaikan Bupati dan Ketua DPRD Provinsi merupakan harapan kita bersama demi masa depan Meranti yang lebih baik,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penanganan infrastruktur vital di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya jembatan dan jalan provinsi, sebagai fondasi utama peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *