PEKANBARU | Garda45.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Provinsi Riau hingga akhir Desember 2025 mencatat capaian kuat. Penerimaan negara melampaui target, sementara defisit berhasil ditekan jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan realisasi penerimaan APBN di Riau mencapai Rp26,35 triliun atau 129,16 persen dari target, tumbuh 17,41 persen secara tahunan.
Namun, di balik capaian itu, terdapat catatan yang belum sepenuhnya pulih: penerimaan pajak masih tertekan, meski sektor kepabeanan dan ekspor tampil agresif menutup celah penerimaan negara.
“Capaian penerimaan ini tidak terlepas dari kinerja positif sektor kepabeanan dan ekspor, meskipun di sisi lain penerimaan pajak masih mengalami tekanan,” kata Heni dalam konferensi pers kinerja APBN Regional Riau, pada Rabu (21/1/26).
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Riau tercatat sebesar Rp31,98 triliun atau 95,43 persen dari pagu, namun mengalami kontraksi 2,89 persen (yoy). Koreksi ini terutama terjadi pada Belanja Pemerintah Pusat yang terdampak efisiensi serta penyesuaian pagu.
Tekanan paling terlihat ada di sektor perpajakan. Hingga Desember 2025, penerimaan pajak di Riau hanya mencapai Rp15,81 triliun, turun 6,57 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Dua sumber utama penerimaan pajak justru mengalami penurunan cukup dalam: PPh terkontraksi 15,92 persen dan PPN turun 8,44 persen.
Meski begitu, Heni menegaskan masih ada pos pajak yang mengalami lonjakan.
“Penerimaan PBB dan pajak lainnya justru mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 17,20 persen dan bahkan 2.809,29 persen secara tahunan,” jelasnya.
Berbanding terbalik dengan pajak, sektor Bea dan Cukai menjadi mesin utama penerimaan. Hingga akhir 2025, penerimaan Bea Cukai mencapai Rp9,20 triliun, melonjak tajam 143,38 persen (yoy). Lonjakan ini ditopang peningkatan volume ekspor, khususnya komoditas CPO dan turunannya, yang pada Desember 2025 naik dari 1,1 juta ton menjadi 1,6 juta ton.
Sementara itu, PNBP tercatat Rp1,33 triliun, terkontraksi 23,11 persen (yoy) akibat penurunan PNBP lainnya. Namun pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) masih tumbuh 3,35 persen.
Pada komposisi belanja, peran Transfer ke Daerah menjadi penopang utama APBN di Riau. Hingga Desember 2025, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp23,95 triliun, tumbuh 2,93 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 7,74 persen serta DAK Non Fisik yang meningkat 18,34 persen.
Dengan kondisi penerimaan yang menguat dan belanja yang lebih terkendali, APBN Regional Riau hingga Desember 2025 mencatat defisit Rp5,64 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,49 triliun, menunjukkan tekanan fiskal mampu ditekan hampir setengahnya.
Selain fiskal, indikator perdagangan luar negeri juga mencerminkan kekuatan ekonomi Riau berbasis ekspor. Pada November 2025, neraca perdagangan Riau mencatat surplus USD1,53 miliar. Secara kumulatif hingga November 2025, surplus neraca perdagangan Riau mencapai USD17,71 miliar, dengan kontribusi ekspor Riau terhadap nasional sebesar 7,23 persen.
Dukungan APBN terhadap sektor riil juga terlihat pada pembiayaan pelaku usaha kecil. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Desember 2025 telah mencapai Rp9,60 triliun atau 96,29 persen dari plafon, menjangkau 113.077 debitur. Sedangkan penyaluran Ultra Mikro (UMi) tembus Rp392,20 miliar, melampaui target hingga 161,28 persen, untuk 58.333 debitur.
“Capaian ini mencerminkan peran APBN yang terus hadir menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan melalui penguatan ekspor dan dukungan terhadap UMKM,” tutup Heni Kartikawati.
