Pekanbaru, Garda45.com – Awan kelabu politik Riau belum sepenuhnya sirna, namun tanda-tanda stabilitas mulai terlihat. Setelah Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah pusat bergerak cepat untuk memastikan provinsi kaya sumber daya alam di pesisir Sumatera itu tidak kehilangan arah.
Langkah cepat itu datang dalam bentuk surat resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 100.2.1.3/8861/SJ, yang menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto untuk menjalankan tugas dan wewenang Gubernur Riau.
Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan langsung kepada Presiden RI, Mendagri, dan Ketua DPRD Provinsi Riau.
Penunjukan ini tidak sekadar urusan administratif. Ia menjadi pesan tegas dari Jakarta: roda pemerintahan tidak boleh berhenti meski badai politik mengguncang.
“Dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau, diminta kepada saudara Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau sampai adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut,” demikian kutipan dari surat tersebut.
Dasar kebijakan itu mengacu pada Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugasnya, dan wakil kepala daerah wajib mengambil alih peran sementara.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, membenarkan surat penugasan tersebut.
“Benar, memang ada surat dari Mendagri tentang penunjukan Wagub Riau SF Hariyanto untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur Riau,” ujarnya di Pekanbaru, Rabu sore (5/11/2025).
Dengan surat itu, SF Hariyanto kini resmi mengambil kendali pemerintahan di Riau. Sebagai birokrat senior yang dikenal tenang dan berpengalaman, ia dihadapkan pada tantangan berat, mengembalikan kepercayaan publik, menjaga ritme pembangunan, serta memulihkan citra pemerintahan Riau yang sempat tercoreng.
Bagi sebagian pengamat, keputusan Mendagri ini bukan hanya tentang pergantian pejabat, melainkan juga uji integritas dan tata kelola pemerintahan di provinsi yang selama ini menjadi poros ekonomi di Sumatera.
“Ia bukan sekadar penjaga kursi gubernur, tetapi penentu arah baru di mana pemerintahan harus kembali berpihak pada integritas, bukan kepentingan pribadi,” ungkap Zulkifli lagi.
Di tengah gelombang politik yang mengguncang, birokrasi di Riau kembali menunjukkan keteguhannya. Dan di antara dinamika itu, nama SF Hariyanto kini menjadi simbol kontinuitas, bukti bahwa pemerintahan yang berintegritas tetap bisa berdiri, bahkan di tengah badai.**
Comment